JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar mengefisiensi anggaran di setiap satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).
Hal tersebut berdasarkan pengamatan DPRD Kalsel, yang masih saja ada sejumlah SOPD yang menggunakan anggaran untuk kegiatan nonprioritas.
”Dengan dilakukannya efisiensi yang baik dan tepat, dapat membantu pemulihan ekonomi, karena di tengah pandemi Covid-19 ini, pemerintah lebih mementingkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, belum lama tadi di Gedung DPRD Kalsel.
Pihaknya juga berharap, ke depan, Pemprov dapat membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena kelompok ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Dan itu akan kami dukung bantuan ke masyarakat tersebut,” tegasnya.
Pihaknya juga menginginkan DPRD, SOPD dan pemerintah daerah, bekerjasama melakukan konsultasi dan koordinasi ke pemerintah pusat dalam melaksanakan program prioritas, agar dana pusat dapat turun ke daerah.
Selain soal efisiensi, politisi PDIP ini juga menyarankan, agar pemerintah daerah terus maksimalkan potensi pendapatan, khususnya bagi SOPD penghasil, termasuk rencana realisasi pendapatan di sektor migas Pulau Lari-larian, yang sudah lama menjadi harapan.
Menanggapi imbauan ini, Ketua TAPD Kalsel, Roy Rizali Anwar, berjanji mensinkronisasi rencana penggunaan anggaran di SOPD. Begitu pula terkait pendapatan, pihaknya juga terus berupaya mendorong optimal potensi pemasukan daerah.
“Sampai saat ini, kita terus berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan, dan untuk Pulau Lari-Larian, masih dilakukan penghitungan akhir. Mudah-mudahan dalam waktu yang tak lama lagi sudah bisa diperoleh,” jelasnya.
Editor : Ahmad MT
