Bawa Aspirasi Mahasiswa, Ketua DPRD Kalsel ke Kemensetneg, Plt Gubernur ke Presiden

Supian HK ( kiri ) Ketua DPRD Kalsel, didampingi ketua komisi IV DPRD Kalsel Lutfi Saifuddin Sampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat, di ruang sekretariat Negara RI

JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pasca sepakat dengan pengunjuk rasa saat demo penolakan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK., langsung bergerak menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

Didampingi Ketua Komisi IV, Muhammad Lutfi Saifudin, aspirasi mahasiswa dan buruh ini diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, Jumat (09/10/2020).

Dari video pendek yang diterima jurnalkalimantan.com, terlihat dua perwakilan dari DPRD Kalsel ini menyampaikan aspirasi rakyat kepada Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko, sebagai bukti dokumentasi yang diminta oleh para pengunjuk rasa.

“Tadi kami sudah mencoba secara administrasi kenegaraan, di mana sudah menyampaikan surat ke Sekretariat Negara, kemudian dilanjutkan ke Staf Kepresidenan. Kami sudah diterima di ruangan Pak Moeldoko,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Saifuddin, dalam video tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima, selain 2 wakil rakyat, ada satu lagi yang berangkat, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan.

Di Jakarta, Plt Gubernur ini menyampaikan aspirasi tersebut dalam pertemuan bersama Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, yang juga diikuti para kepala daerah lainnya.

Keberangkatan tiga perwakilan ini segera dilakukan, pasca menyepakati poin-poin utama terkait aspirasi rakyat, yang dibubuhkan dalam nota kesepakatan bersama, yang ditandatangani Supian HK, Rudy Resnawan dan Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalsel, Ahdiyat Zairullah, selaku perwakilan mahasiswa.

Dalam surat tersebut, secara tegas para pengunjuk rasa mendesak Presiden Joko Widodo segera mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Editor : Ahmad MT