JURNALKALIMANTAN.COM, HULU SUNGAI TENGAH – Dalam melaksanakan reses atau menyerap aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) banyak mendapat masukan, kritikan, dan saran.
Seperti ketika Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel dari daerah pemilihan IV (Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin) Athaillah Hasbi, turun ke lapangan, dari tanggal 27—31 Oktober 2020.
Contohnya saat reses di Desa Batu Panggung dan Sungai Harang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ada beberapa keluhan terkait sarana prasarana masyarakat yang rusak, seperti jalan dan jembatan yang belum ada perhatian dari pemerintah daerah.
Padahal fasilitas umum itu merupakan lalu lintas utama membawa hasil pertanian menuju perkotaan.
“Selain itu, juga dikeluhkan belum adanya bidan desa. Sehingga dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan terhadap ibu-ibu hamil, kita berharap bisa dibangunkan poliklinik desa nantinya,” jelas Athaillah.
Dari reses ini, ia juga menemukan banyaknya pemuda berusia produktif yang belum bekerja, karena tidak adanya bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai. Untuk itu, ia memberikan solusi, agar pemerintah kabupaten dan propinsi bisa aktif menyosialisasikan Balai Latihan Kerja yang telah didirikan.
Keluhan masyarakat lainnya, adalah tidak tepat sasarannya program bantuan beras sejahtera, karena prosedur dan data yg kurang valid, serta lemahnya koordinasi antara pihak desa, dinas sosial, dan Badan Pusat Statistik dalam pendataan.
Permasalahan akses internet juga menjadi kendala bagi masyarakat Batu Panggung dan Sungai Harang, sehingga menyulitkan para generasi muda belajar daring di masa pandemi.
Di rangkaian resesnya, Athaillah juga bersilaturahmi ke Desa Pengambau Hulu atau Mu’ui, Kecamatan Haruyan. Di sini, masyarakat mengeluhkan belum terealisasinya usulan bedah rumah untuk rumah tidak layak huni, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.
“Masyarakat juga mempertanyakan lambatnya respon Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalsel, atas proposal permintaan perbaikan masjid di Desa Haruyan Seberang. Selain itu, mereka juga mempertanyakan bantuan untuk UKM peternakan di Dinas Peternakan Provinsi Kalsel,” urai Athaillah.
Untuk Desa Banua Kupang dan Rantau Kaminting, Kecamatan Labuan Amas Utara, masyarakat mengeluhkan tidak validnya pendataan penerima manfaat yang terdampak Covid-19.
“Ditambah lagi dengan persyaratan BPJS Kesehatan yang berbelit, dan kenaikan iurannya yang dianggap masyarakat memberatkan mereka, karena perekonomian atau pendapatan semakin sulit di masa pandemi,” urai Athaillah menceritakan hasil resesnya.
Ada lagi tambahnya, keluhan masyarakat terkait pendistribusian elpiji bersubsidi yang belum merata, dan masyarakat yang berhak, kesulitan mendapatkannya.
“Karena diduga oleh warga, telah dijual agen ke warung-warung, serta kurangnya perhatian instansi terkait dalam pengawasan distribusi,” urai Athaillah.
Dengan banyaknya usulan warga ini, Athaillah berharap, bisa menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan, baik mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan pihak pengusaha dan penguasa
“Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kalsel, hendaknya dapat mengakomodir hasil reses ini,” pintanya.
Editor : Ahmad MT
