Desak Penghentian RUU Omnibuslaw, APBB Galang Aksi Damai 5.000 Buruh

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN Aliansi Pekerja Buruh Banua (APBB) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), berencana menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, Rabu (12/08/2020).

“Sekitar 5 ribu buruh akan turun ke jalan, dengan tujuan ke gedung DPRD Kalsel, serta membawa tuntutan utama terkait desakan penghentian pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibuslaw Cipta Kerja,” ungkap Presidium APBB, Yoeyoen Indharto, saat jumpa pers di sekretariat FSPMI, jalan mayjend Sutoyo S, Banjarmasin, Kamis (06/08/2020).

Selain itu, pihaknya juga akan menyuarakan penolakan terhadap kenaikan biaya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Desakan revisi atau pencabutan Peraturan Pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Kemudian meminta Pemerintah Provinsi Kalsel, untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur, yang mengatur pekerja atau buruh terkena pemutusan hubungan kerja, agar bisa langsung masuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Tuntutan penegakkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, serta sejumlah tuntutan lainnya.

“Kenaikan upah minimum provinsi tahun 2021 juga akan kita perjuangkan,” tambah Yoeyoen, yang sekaligus Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) wilayah Kalsel.

Lima ribu buruh yang direncanakan ikut aksi damai, akan berdatangan dari berbagai organisasi, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), FSPMI, serta Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia tingkat Provinsi Kalsel.

Editor :Ahmad MT