JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ketidakhadiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam audiensi dan dialog dengan kaum buruh, Selasa (27/10 /2020), menimbulkan kekecewaan.
Padahal undangan sudah pihaknya sampaikan, baik secara terbuka ketika aksi unjuk rasa 22 Oktober lalu, maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, yang memfasilitasi pertemuan ini.
Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua (APBB), Yoeyoen Indharto, mengungkapkan kekecewaannya di hadapan peserta rapat, di ruang Ismail Abdullah, Gedung B Kantor DPRD Kalsel.
“Masa dari 11 kursi yang kita punya, satupun tidak ada yang hadir, setengahnya pun juga tidak ada,” ungkapnya.
Hal ini menurutnya merupakan ironi, karena menunjukkan minimnya perhatian dari para perwakilan masyarakat di tingkat pusat, yang saat ini seharusnya berada di Kalsel karena masih dalam masa reses.
“Kami mengundang karena ingin mengetahui mekanisme pembahasan Undang-undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR RI, hingga akhirnya disahkan pada 5 Oktober lalu,” tutur Yoeyoen yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) Kalsel ini.
Dengan tegas ia berujar, bahwa ketidakhadiran ini menjadi rekam jejak buruk bagi para legislator senayan tersebut, karena akan menjadi pertimbangan rakyat saat Pemilihan Legislatif 2024.
“Untuk beraudiensi saja tak ada satu orang pun yang hadir. Semuanya gagal memperjuangkan aspirasi rakyat Kalsel terkait undang-undang yang terkesan menguntungkan salah satu pihak tersebut,” tegas Yoeyoen kecewa.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sumarlan.
Ia mengaku kecewa, karena pemerintah dan DPR RI yang tidak transparan, terhadap payung hukum yang hingga saat ini masih sulit ia akses naskah resminya. Bahkan tidak ada penjelasan apapun yang dapat jadi acuan masyarakat untuk memahami substansi UU Cipta Kerja.
“Karena tidak ada satu pun Anggota DPR yang hadir, kami berniat menggelar aksi besar lagi untuk menyatakan penolakan,” tegas Sumarlan.
Sejak awal audiensi, hanya ada 4 anggota DPRD Kalsel yang hadir, yakni Karlie Hanafi Kalianda, Sahrujani, Imam Kanapi, dan Suripno Sumas. Ditambah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Kalsel, Habib Hamid Abdullah, yang turut berdiskusi dengan perwakilan kaum buruh.
Sebelumnya, upaya menghubungi 11 Anggota DPR RI tersebut terus dilakukan para staf Sekretariat DPRD Kalsel, untuk mengakomodir pertemuan yang telah dijadwalkan sejak sepekan lalu, yang sayangnya tidak membuahkan hasil.
Editor : Ahmad MT
