KIP, BPJS, hingga Infrastruktur Jadi Aspirasi Warga Kuin Cerucuk Saat Reses Samosir

KIP, BPJS, hingga Infrastruktur Jadi Aspirasi Warga Kuin Cerucuk Saat Reses Samosir
Reses Anggota DPRD Kota Banjarmasin Barat, Drs Saut Nathan Samosir Bersama Warga Kelurahan Kuin Cerucuk

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Saut Nathan Samosir kembali menggelar kegiatan reses, Senin (21/10/2024), di Kedai 99 Trisakti.

Ratusan warga Kelurahan Kuin Cerucuk tampak hadir menyampaikan aspirasi kepada politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Di sela kegiatan, Samosir mengatakan, dalam pertemuan kali ini, masalah hingga aspirasi yang disampaikan warga sangat beragam.

“Infrastruktur misalnya, ada yang meminta ditinggikan jalan agar tidak banjir lagi. Lalu ada juga yang mengeluhkan titian di tempat mereka yang sudah hampir longsor,” jelasnya kepada para awak media.

Kemudian, ada juga yang mengeluhkan terkait BPJS Kesehatan, hingga pengajuan Kartu Indonesia Pintar.

“Semuanya tadi sudah langsung dijawab oleh beberapa instansi terkait yang sengaja saya undang langsung ke sini,” sambung Samosir.

Adapun untuk masalah infrastruktur, beberapa di antara yang dikeluhkan sudah masuk dalam pokok-pokok pikiran Anggota DPRD, yang diharapkan Samosir bisa terealisasi tahun depan.

Sekretaris Camat Banjarmasin Barat Haryanta menambahkan, berbagai infrastruktur yang dikeluhkan sudah masuk dalam usulan untuk dilakukan perbaikan. Namun, karena Pemkot Banjarmasin sempat mengalami defisit anggaran, pengerjaannya jadi tertunda.

“Semoga di tahun 2025 ini sudah bisa dianggarkan kembali, supaya bisa dikerjakan dan dapat dinikmati oleh masyarakat,” bebernya.

Tidak berbeda, Lurah Kuin Cerucuk Harris Fadillah ikut melengkapi, bahwa terkait pengusulan BPJS Kesehatan dan KIP bagi masyarakat kurang mampu, sangatlah mudah. Namun tentunya tidak serta merta didapatkan, karena harus melalui proses verifikasi dari instansi bersangkutan.

“Kalau KIP yang mengusulkan biasanya mulai dari pihak sekolah, sedangkan BPJS Kesehatan itu dari RT atau kelurahan setempat, yang nantinya akan diverfikasi oleh Dinas Sosial,” pungkasnya.

(Ian/Achmad M)