JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), pastikan kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin dalam menghadapi kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin, usai mengunjungi RSUD Ulin, Senin (04/01/2021)
Ia mengakui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berdampak kepada masyarakat, mengingat pada masa sekarang sedang berada di masa pandemi Covid-19.
“Masyarakat kita tentu akan ada yang terkendala dengan pembayaran iuran BPJS. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi,” ujar politikus Gerindra tersebut.
Ia juga meminta pelayanan RSUD Ulin tetap berjalan normal, apalagi terhadap masyarakat yang mengalami kendala pembayaran.
Perlu diketahui, anggaran yang diperuntukan pelayanan rumah sakit, mencapai Rp6 miliar, yang berlangsung hingga Juli.
“Kami meminta kepada RSUD Ulin untuk terus berupaya maksimal. Dan kami juga memperjuangkan anggaran khusus pasien tidak mampu,” ujarnya.
Adapun dalam kondisi normal, RSUD Ulin bisa menghabiskan Rp12 miliar. Namun dengan kondisi seperti saat ini, pihaknya tidak bisa memprediksi biaya yang akan dikeluarkan.
“Kami akan berfokus memperjuangkan anggaran bagi masyarakat tidak mampu,” tegas Lutfi.
Selain itu, anggaran tersebut juga akan diperuntukan kepada masyarakat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, mengingat apabila tidak melakukan pembayaran selama 3 bulan, akan mengalami pemutusan.
Editor : Ahmad MT
