Pemprov Kalsel, Bakal Kaji Daerah Tangkapan Air

Daerah Tangkapan Air
H. Sahbirin Noor, Gubernur Kalsel, Melakukan Rakor secara virtual dengan Kementarian LHK yang dipimpin Wamen, Alue Dohong

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan 5 poin rekomendasi terkait, pasca penanganan banjir Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Rekomendasi KLHK dalam Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual antara Gubernur kalsel dan jajaran, dengan Kementarian LHK yang dipimpin Wakil Menteri (Wamen) Alue Dohong selasa 26/01/2021.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam paparannya menegaskan, Pemerintah Provinsi berkomitmen terhadap perbaikan lingkungan. Ini dibuktikan selama kepimpinannya dalam lima tahun terakhir, sudah mencabut 625 izin tambang dari sekitar 900 izin tambang, termasuk tidak mengeluarkan izin perusahaan sawit.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pemprov pasca banjir, antara lain akan melakukan kajian secara menyeluruh komprehensif terhadap sejuah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat daerah tangkapan air.

” kita akan lakukan kajian menyeluruh terkait daerah tangkapan air, diwilayah DAS Barito, ” katanya usai Rakor.

Ia juga mengungkapkan, beberapa rekomendasi KLHK diantaranya perbaikan pada vegetasi, seperti program penanaman kembali pada lahan kritis yang mendapat dukungan penuh oleh Kementerian LHK untuk dilanjutkan.

Kedua evaluasi terhadap bangunan sipil (Infrastruktur) pengendali banjir seperti bendungan, kanal, embung dan lain-lain, supaya bisa dilakukan perbaikan bila diperlukan.

Ketiga, Pemprov Kalsel diminta mengevaluasi terhadap kebijakan yang ada. Disebutkan Fajar, Pemprov kalsel saat ini sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Revolusi Hijau, Perda RPPLH dan Perda tentang Jasa Lingkungan yang akan diterapkan dengan baik.

Baca Juga : Paman Birin, Pastikan Penanganan Bencana Banjir di Balangan dapat Berjalan dengan Baik

Rekomendasi selanjutnya, terkait pembinaan kepada masyarakat, karena program-program yang dilakukan dan terakhir Rekomendasi membangun alat peringatan atau deteksi dini banjir.

” Sehingga bila ada curah hujan tinggi lagi, maka jauh-jauh hari peringatan sudah disampaikan dan masyarakat sudah tahu, ” imbuhnya.

Dalam Rapat disampaikan mencari solusi kedepannya, berupa langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi curah hujan tinggi (ekstrim), sehingga dampaknya bisa diminimalisir.

Turut mendampingi Gubernur dalam rapat tersebut, para Kepala Dinas terkait yakni Kadis Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kelik Isharwanto, Kadis Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana, Kadis Perkebunan dan Peternakan Suparmi, Pelaksana Tugas Dinas Kehutanan Fatimatuzzahra, dan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, Nafarin. (Om/JK )