JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Menteri (Mendagri) Republik Indonesia sempat memberikan pernyataan menarik, yang mengajak masyarakat untuk tidak memilih lagi para kepala daerah petahana yang tidak efektif mengatasi Covid-19. Perkataan pejabat negara tersebut turut didukung pemerhati kebijakan publik di Banjarmasin, Dr. Akhmad Murjani.
Menurutnya, ini adalah suatu lompatan pemikiran strategis seorang menteri dalam memotivasi, mengedukasi dan mengadvokasi para kepala daerah.
“Kalau incumbent (petahana, red) tidak beres menangani Covid-19, ya masyarakat jangan pilih,” kata Murjani saat dihubungi Jurnal Kalimantan melalui telepon, Jumat (17/07/2020).
Ia sangat mengapresiasi sikap Mendagri, agar para kepala daerah semakin serius dalam melaksanakan amanah yang dimandatkan oleh rakyat.
“Masih ada waktu beberapa bulan menjelang Pilkada 9 Desember 2020. Para kepala daerah harus memacu kinerjanya untuk lebih baik, terkhusus kerja kejar prestasi, dan menunjukkan kepada masyarakatnya tentang keseriusan mempercepat penanganan Covid-19,” sebutnya.
Dengan cara tersebut menurut Murjani, akan terukur kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah petahana untuk dipilih atau tidak.
“Jadi apa yang disampaikan Mendagri tadi sangatlah berpengaruh terhadap kepala daerah incumbent yang berlaga di Pilkada 9 Desember 2020,” bebernya.
Terobosan pemikiran Mendagri ini tambah Murjani, membuka wawasan baru lahirnya konsep “Revolusi Teori Perilaku”, mengingat ada sanksi sosialnya di masyarakat.
“Kalau dibandingkan dengan teori perilaku yang ada, Mendagri lebih jauh lagi ke depan pandangannya, patutlah Mendagri ini disebut pencetus revolusi teori perilaku” pungkasnya.
Editor : Ahmad MT
