JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sebagai bentuk reaksi kekecewaan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (PD) Banjarmasin terhadap Anies Baswedan yang dinilai berkhianat, puluhan spanduk dan baliho bergambarkan Bakal Calon Presiden RI tersebut diturunkan, sejak Kamis (31/8/2023) malam.
Pasalnya, secara sepihak, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai pasangannya Anies Baswedan menjadi cawapres, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
“Hal itu lah yang menjadi dasar utama gerakan penurunan ini dan sudah jadi pertimbangan kami dengan dasar yang kuat,” ungkap Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Banjarmasin Muhammad Syahreza, melalui siaran persnya, Jumat (1/9).
Padahal menurutnya, dari rilis DPP yang diterbitkan tanggal 24 hingga 26 Agustus lalu, tim koalisi telah memfinalkan keputusan untuk mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.
Namun, pada tanggal 30 Agustus kemarin, ada keputusan baru tanpa ada koordinasi dengan tim koalisi dan dianggap keputusan sepihak.
Selain itu, Anies Baswedan dinilai tak memegang komitmennya yang disepakati melalui piagam koalisi oleh tiga partai politik yang telah dilakukan.
“Saya garis bawahi, bahwa Demokrat adalah partai yang memegang teguh komitmennya. Jadi, teramat disayangkan komitmen dan kesepahaman atas dasar keadilan serta kesetaraan ini dikhianati dengan keputusan tiba-tiba satu pihak,” tegas Reza.
Tentunya, lanjut Bacaleg DPRD Kota Banjarmasin Dapil 5 Banjarmasin Barat itu, pihaknya sangat kecewa. Mengingat persiapan berlayar kapal besar koalisi yang hampir selesai tiba-tiba dikhianati.
“Untuk itu, DPC PD Banjarmasin menunggu arahan dan keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat terkait sikap resmi partai atas kejadian ini. Saya pastikan, DPC PD Banjarmasin tegak lurus dan setia dengan keputusan Majelis Tinggi maupun DPP Partai Demokrat,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya melalui pernyataan pers yang dirilis Kamis (31/8/2023), di Jakarta, menjelaskan, bahwa pihaknya akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.
“Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” katanya.
Dalam pernyataan pers itu, dijelaskan secara lengkap apa yang telah terjadi dalam Koalisi Perubahan secara kronologis.
Namun yang jelas, pihaknya menyatakan sikap kekecewaan terhadap Anies Baswedan yang dinilai telah berkhianat terhadap atas komitmen yang telah ia buat sendiri sebelumnya.
