Sejumlah Usulan Pemkab Tanah Bumbu Mendapat Sinyal Positif DPR RI

JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Sejumlah usulan Pemkab Tanah Bumbu mendapat sinyal positif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Berbagai usulan disampaikan Bupati, Abah HM Zairullah Azhar bersama rombongan ini diterima langsung Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.

Kedatangan Abah Zairullah Azhar didampingi Sekda Ambo Sakka, dan Kepala SKPD dilingkup Pemkab Tanbu melakukan audiensi ke Fraksi PKB DPR RI pada Selasa (21/3/2023) di Jakarta.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Fraksi membuka ruang segala usulan dari SKPD, serta permasalahan yang dihadapi di daerah.

“Ini rumah rakyat, dan kami ini adalah selaku aspirator rakyat yang sudah disumpah. Tentunya kami siap menerima segala keluhan ditiap daerah,” kata Ketua Fraksi PKB DPR RI saat membuka audiensi dihadapan Kepala SKPD.

Setelah adanya berbagai usulan ini, maka pihaknya akan menindaklanjuti lewat pleno fraksi dan nantinya akan jadi prioritas pada leading sektor terkait apa yang sudah menjadi aspirasi dari Kabupaten Tanah Bumbu.

Ia menyampaikan, tak berapa lama lagi akan ada pembahasan APBN 2024. Maka melalui itulah aspirasinya bisa dimasukkan di kebijakan ekonomi makro, serta berbagai pokok kebijakan piskal yang akan di bahas di DPR RI.

Tak kalah penting dalam usulan tersebut, Bupati Tanah Bumbu sempat menyinggung kesejahteraan anak yatim piatu se-Indonesia.

“Ini menyangkut ribuan anak yatim di Indonesia. Kami berharap ada regulasi anggaran APBN kedepannya, demi perbaikan nasib mereka se-Indonesia,” terangnya.

Selain itu, juga disampaikan terkait bendungan di Tanah Bumbu yang sudah mendapat respon dari Kementerian PUPR dan Bappenas. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu izin dari KemenLHK.

Sektor pertanian juga disampaikan yang mana potensi pertanian di Tanah Bumbu sangat menjanjikan untuk menopang Kalimantan Selatan sebagai lumbung pangan berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain beberapa sektor yang menjadi bahasan, Kepala SKPD pemkab Tanbu juga menyampaikan terkait Pegawai Perjanjian Kerja atau PPPK, persoalan kesehatan, serta anggaran program Dinas yang tidak dimasukan dalam APBN 2023 seperti Dinas PUPR penunjang program infrastruktur jalan dan jembatan serta penunjang program dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian seperti yang turut disampaikan oleh Kepala DiskominfoSP Tanbu Ardiansyah.(As)