Sudah Terbukti, Ibnu Sina Mampu Mereformasi Birokasi dan Sejahterakan ASN

Ibnu Sina, Calon Wali Kota Banjarmasin

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN Calon Wali Kota Petahana Banjarmasin, Ibnu Sina, telah membuktikan program “Baiman” mampu meningkatkan reformasi birokrasi, khususnya tentang kepastian jenjang karir dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.

Sejak Ibnu Sina dilantik menjadi wali kota tahun 2016 lalu, di sanalah program “Baiman” mulai berjalan, dan pada 2017, Kota Banjarmasin merupakan kota pertama yang melakukan lelang jabatan.

“Yang melelang Sekda pertama kali di Kalimantan Selatan (Kalsel), adalah Kota Banjarmasin,” ujar Ibnu.

Sejalan dengan itu, Komisi ASN memberikan apresiasi dan menyetujui dilaksanakannya lelang jabatan, atau seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon IIA tersebut.

Selain menjadi kota pertama yang melelang jabatan, pertama kalinya juga di zaman Ibnu Sina, ASN pemko bisa menjabat menjadi sekretaris daerah (Sekda). Ibnu Sina mampu mematahkan anggapan saat itu, bahwa pegawai ASN Pemko Banjarmasin tidak ada yang layak menjadi sekda.

“Kita membuktikan asumsi tersebut tidaklah benar. Orang-orang pemko pun layak menjadi sekda di Pemko Banjarmasin sendiri,”terang dia.

Reformasi birokrasi kedua, terkait kesejahteraan ASN, yang sangat diperhatikan di masa kepemimpinan Ibnu, di mana untuk pertama kalinya, Pemko Banjarmasin menerapkan tunjangan kinerja (Tukin), atau tunjangan penghasilan pegawai.

“Sebelum kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di Kalsel menerapkan, Pemko Banjarmasin sudah terlebih dahulu, sejak melakukannya 2019 lalu. Tunjangan berbasis kinerja ini bertujuan menyamaratakan dan memberi keadilan, sehingga tidak ada dinas basah atau kering, termasuk di ujung-ujung pelayanan publik kita,” urai Ibnu baru-baru tadi di Banjarmasin.

Dirinya pun tak menampik keraguan datang dari ASN pemko sendiri. Ada yang berasumsi, apakah mungkin seorang Wali Kota Ibnu Sina berani menerapkan tunjangan kinerja, menghapuskan honorarium, kemudian menghimpun seluruh pendapatan tersebut dan dikembalikan kepada ASN dalam bentuk Tukin. Namun Ibnu telah memastikan dan membuktikan program ini dapat berjalan.

“Di situ kita akan adil, yang bekerja lebih banyak, mendapatkan hasil yang lebih banyak juga. Sehingga standar pendapatan ASN Kota Banjarmasin lebih tinggi dibanding yang lain,” jelas dia.

Lebih lanjut Ibnu menjelaskan, dengan adanya Tukin ini, tingkat kesejahteraan ASN di Pemko Banjarmasin relatif lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Saat ini saja, kata sekian banyak ASN dari daerah lain, bahkan di luar Kalimantan, ada dari luar Kota Banjarmasin yang ingin pindah ke Pemko Banjarmasin. Alasannya karena selain berada di kota, pendapatan tukin yang diterima juga lebih besar.

Sebagai bayangan lanjutnya, pejabat Eselon II, seperti kepala dinas, mendapatkan tukin sekitar Rp25 juta setiap bulannya. Sedangkan tukin untuk Sekda Kota Banjarmasin, Rp54 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan Sekda Provinsi Kalsel sekalipun.

“Dengan meningkatnya kesejahteraan ASN, diharapkan mereka dapat melayani warga dengan sepenuh hati, rajin melayani, cepat, murah, dan tidak menyulitkan,” tandasnya.

Ada tiga prinsip dalam pelayanan publik, yang selalu disampaikan Ibnu secara resmi dan berulang-ulang sejak awal menjabat. Pertama, jika bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Kedua, jika bisa dipercepat kenapa harus diperlambat. Ketiga, jika bisa selesai hari ini kenapa harus menunda sampai besok.

“Tiga prinsip ini ulun ingatkan terus, dan diminta dipasang di semua ruang satuan kerja perangkat daerah, bahwa sebagai abdi masyarakat, harus bervisi jangka panjang, maju ke depan, serta profesional,” ujarnya.

Itu diantaranya reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan sumber daya manusia, serta tata kelola Pemerintahan Kota Banjarmasin selama kepemimpinan Ibnu Sina.

Ia pun menampik isu lelang jabatan hanyalah formalitas belaka.

“Saya bisa bantah itu, tidak ada istilah hasil lelang jabatan tidak dipakai. Semua dijadikan referensi. Ketika dari panitia seleksi memutuskan tiga besar, itu menjadi pertimbangan. Tetapi ketika tiga orang sudah masuk ke dalam meja pimpinan, salah satu yang paling terbaik, maka dia yang kami pilih,” terangnya.

Dirinya pun memberi keadilan terhadap ASN, terkait loyalitas dan profesionalisme.

“Kita berikan penghargaan dan sanksi kepada ASN, tergantung kinerjanya. Itu fair,” katanya.

Menurutnya, aturan tentang kepegawaian itu sudah baku, kecuali sifatnya inovasi dalam reformasi birokrasi, seperti keberanian menerapkan Tukin.

“Itu murni inisiatif wali kota untuk memberikan kesejahteraan kepada ASN, agar murni berpikir bagaimana melayani masyarakat sepenuh hati,” paparnya.

Saat ini pun lanjut Ibnu, pejabat-pejabat di tingkat kelurahan sekalipun telah diperhatikan kesejahteraannya, mereka mendapatkan penghasilan hingga tiga kali lipat dari pada tunjangan sebelumnya.

“Tetap bersemangat, Banjarmasin Bisa, Banjarmasin Baiman, lanjutkan,” tutupnya.

Editor : Ahmad MT