Wakil Rakyat Pantau Digital ID di Batola dan Tala

Foto bersama komisi I DPRD Kalsel dengan dukcapil Batola usai monitoring tentang Digital ID

JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Identitas Kependudukan Digital atau digital ID tengah diujicobakan pada pegawai di lingkungan Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kekurangan dan kelebihan Digital ID yang tengah dikembangkan.

Hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blangko KTP elektronik serta penyelenggaraan digital.

Untuk itu,Komisi I didampingi wakil ketua DPRD Kalsel, Hj. Mariana, melakukan monitoring ke Disdukcapil Kabupaten Batola dan Kabupaten Tanah Laut,kemarin.

Dalam rapat yang dipimpin oleh wakil ketua  Komisi I, Siti Noortita Ayu Febria Roosani ini, Kepala Disdukcapil Kabupaten Batola, Akhmad Wahyuni, mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi yakni masih banyaknya wilayah blind spot, sehingga kesulitan untuk pelaksanaan E-KTP.

“Ada sekitar 70 desa yang blind spot sehingga kami kesulitan melaksanakannya,” ujarnya.

Namun demikian, Disdukcapil Kabupaten Batola memiliki inovasi layanan online, seperti tarumadokbit, pengabdian, best, dan si cepat.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut, Hj. Norhayati mengungkapkan bahwa untuk blangko hanya mendapat 2000 saja.

Ditemui secara terpisah, Ketua Komisi I, Dra. Hj. Rachmah Norlias mengapresiasi inovasi dari kedua Disdukcapil tersebut.

“Kita apresiasi kepada Pemerintah Kabupatan Tanah Laut yang membuat beberapa aplikasi terutama aplikasi PELANGI dan arsip digital. Ini sangat membantu sekali bagi masyarakat. Kemudian untuk Batola ada beberapa aplikasi, SILAKAS juga, di mana inovasi-inovasi yang dibuat di Kabupaten Batola juga cukup membantu masyarakat dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan ini,” jelasnya.

Beliau juga menambahkan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan di dua kabupaten ini sementara diutamakan untuk ASN.

“Karena mengingat banyak daerah yang blind spot, jadi masih belum bisa dilaksanakan sepenuhnya,”pungkasnya.

(Yunn)