JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan (Kalsel), Doktor H. A. Murjani, menyayangkan selalu berulangnya kelangkaan elpiji 3 kg di Banjarmasin, termasuk langkanya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premium.
“Kelangkaan tabung gas melon bersubsidi ini berkaitan dengan masih kurangnya kuota untuk Kalsel, bahkan tidak ada penambahan sampai sekarang. Kelangkaan ini juga dirasakan 12 kabupaten/kota lainnya,” ungkap Murjani saat ditemui jurnalkalimantan.com di kediamannya, Kamis (27/08/2020).
Imbas dari kelangkaan ini menurut Murjani, adalah lonjakan harga di tingkat pengecer. Ia memperkirakan, lonjakan permintaan ini akibat penambahan jumlah penduduk di Kalsel, berkat tingginya migrasi, terutama dari kalangan pencari kerja, karena wilayah ini strategis untuk mengadu nasib dan berusaha. Kacaunya, penambahan jumlah penduduk tersebut tidak dibarengi dengan penambahan kuota elpiji bersubsidi.
“Di masa pandemi ini juga banyak tumbuh usaha rumahan. Ada yang bikin kue, katering, usaha makanan dan minunan yang dijual secara daring. Fenomena ini turut menjadi faktor tingginya kebutuhan akan elpiji 3 kg. Solusinya, bisa menerapkan model operasi pasar di titik tertentu bersama Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, serta para agen elpiji 3 kg,” urai Murjani.
Solusi lainnya menurut Murjani, para kepala daerah bisa memberikan himbauan dan mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk pengusaha rumah makan besar atau restoran, untuk membeli elpiji yang tidak bersubsidi.
“Kalau perlu para kepala daerah bisa membuat regulasi, apakah berupa surat edaran atau peraturan bupati/walikota, dengan melibatkan aparat dan perangkatnya sampai kepala desa bahkan rukun tetangga, untuk memantau dan mengawasi ASN, agar diberi pemahaman tidak membeli elpiji 3 kg,” beber Murjani.
Selain 2 usulan di atas, ada 1 lagi menurut Murjani yang sangat mendesak untuk dilakukan, yakni mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel untuk memperjuangkan penambahan kuota elpiji 3 kg, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Komisi III, dengan dukungan pihak Pertamina dan Hiswanamigas, sehingga aspirasi ini bisa disambut para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mewakili Kalsel, untuk memperjuangkannya dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk untuk kuota solar dan premium.
“Kalau penambahan kuota elpiji 3 kg dan BBM bisa diperjuangkan oleh wakil-wakil kita di Senayan, seperti yang ada yang di Komisi VII dan Komisi Anggaran bisa berhasil, saya yakin tidak akan terjadi lagi kelangkaan di Kalsel,” Pungkas Murjani.
Editor : Ahmad MT
