JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya memperluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas nasional. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, dalam rapat koordinasi Wawancara Nasional Paritrana Award 2025 bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (25/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov M. Syarifuddin didampingi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin, Sunardy Syahid. Wawancara dilakukan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari perwakilan Kemenko PMK dan BPJS Ketenagakerjaan.
Paritrana Award sendiri merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada pemerintah daerah, desa, pelaku usaha, dan UKM berprestasi dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja.
“Ini untuk penilaian kepala daerah dalam rangka keikutsertaan BPJS. Target kita, pada 2026 nanti bisa mencapai 70% kepesertaan BPJS baik bagi pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah,” ungkap Sekdaprov M. Syarifuddin seusai rapat.
Ia menambahkan, Pemprov Kalsel akan segera berkoordinasi dengan Gubernur H. Muhidin untuk menyiapkan perjanjian kerja sama (MoU) dengan para bupati dan wali kota se-Kalsel. Menurutnya, komitmen kepala daerah sangat penting untuk memperluas perlindungan bagi para pekerja.
Saat ini, terdapat empat program utama dalam Jamsostek yang terus digencarkan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
“Komitmen pimpinan daerah merupakan kunci agar pekerja, baik di sektor formal maupun informal, bisa mendapatkan perlindungan menyeluruh,” tegasnya.
Langkah strategis Pemprov Kalsel ini sekaligus mendukung Asta Cita Presiden yang menekankan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses jaminan sosial.
(Sumber : Biro Adpim)
