JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengapresiasi atas Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD-P) Tahun 2021.
Adapun rancangan yang disampaikan Gubernur Kalsel tersebut sebesar Rp6.718.084.231.739,00 untuk pendapatan, atau naik 23,81% dari APBD Murni. Sedangkan rencana belanja daerahnya sebesar Rp6.945.423.338.282,00 atau naik 25,85%.
“Kami merasa bangga atas kinerja Pemerintah Provinsi Kalsel dalam pelaksanaan pemerintahan daerah akan kenaikkan angka dalam RAPBD-P Tahun Anggaran 2021,” ujar Imam Kanapi, saat berpidato mewakili Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Senin (13/09/2021).
Pihaknya sepakat, RAPBD-P 2021 diprioritaskan untuk menunjang percepatan penangangan pandemi Covid-19 di berbagai aspek, baik pemerintahan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya menyentuh sektor sosial, karena ada penambahan 20,24 ribu orang miskin di Maret 2021 (dibandingkan Maret 2020), dengan totalnya mencapai 208.011 orang miskin (data Badan Pusat Statistik).
“Kami sangat menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memaksimalkan penyaluran Bantuan Sosial bagi warga miskin, terutama yang terdampak pandemi Covid-19. Tentunya percepatan penangangan ini harus dilaksanakan efektif, efisien, dan optimal,” jelasnya.
Fraksi PKS turut mendorong Pemprov Kalsel untuk terus menggali potensi baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami menyarankan Pemprov Kalsel terus berupaya untuk lebih optimal lagi menggali sektor PAD, dan mampu merealisasikannya tanpa menimbulkan dampak negatif yang dapat menghambat pembangunan dalam rangka menggerakkan kembali roda perekonomian, yang pada gilirannya mengoptimalkan pendapatan daerah secara komprehensif,” tegas Anggota Komisi III DPRD Kalsel itu.
Imam Kanapi melanjutkan, pihaknya meminta Pemprov Kalsel agar mempergunakan APBD-P dengan sebaik mungkin lewat prinsip efektif, efisien, dan produktif.
“Yang merupakan instrumen perencanaan pembangunan, sebagai langkah strategis untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
