JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Juru Bicara Kongres Borneo Raya, Sri Naida, merasa prihatin terhadap gejolak politik yang terjadi belakangan ini. Di satu sisi, ia merasa bangga atas cepatnya penyelesaian Rancangan Undang-undang yang hanya memakan waktu 1,5 bulan.
“Artinya, speednya DPR cukup bagus, akan tetapi hasil akhir prosesnya yang tidak melibatkan banyak pihak, terutama kita dari masyarakat Dayak dan orang Banjar di Kalsel, kita merasa prihatin,” tutur Sri Naida selepas Rapat Persiapan Kongres Borneo Raya, di Kantor Advokat Bujino A. Salan, di kawasan Jahri Saleh Banjarmasin Utara, Sabtu (22/01/2022) sore.
Dirinya berharap, ada sosialisasi sebelumnya yang lebih masif, sehingga orang Kalimantan punya suara yang lebih didengar.
“Kita mencoba mengkritisi terhadap pilihan kata Nusantara yang akan dilekatkan dengan Ibu Kota Negara (IKN),” katanya.
Pilihan tersebut dinilai Sri Naida agak berlebihan, lantaran nama Nusantara sebetulnya adalah nama lain Indonesia, yang seakan merendahkan maknanya hanya menjadi kota.
“Sebetulnya setahun yang lalu, kita sudah mengusulkan banyak nama, dari Kaltim, Kalbar, dan Kaltara yang mengusulkan, bahkan sudah dibahas di Bappenas, kenapa pilihan itu tidak dibuatkan semacam simulasi dan mana yang paling efektif,” cetusnya.
Ditegaskan mantan Wakil Rakyat Banjarbaru ini, nama itu akan bergaung di seluruh dunia, bahkan ditandai sebagai lokasi IKN.
“Kalau kita salah menyebutnya, seakan-akan hanya nama satu kota, padahal seharusnya from IKN to Indonesia, sehingga makna ini menurut kita kurang tepat,” tegas Sri Naida.
Ia juga berharap, IKN bisa menjadi warna baru bagi keIndonesiaan masyarakat, sehingga pihaknya mengusulkan adanya Kongres ke-2 Orang Indonesia, untuk merevitalisasi orientasi berkeIndonesiaan, seiring adanya memomentum pemindahan IKN.
“Kalsel melalui Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih (KNJP2B) siap memberikan dukungan sepenuhnya dan memfasilitasi, karena kita harus membicarakan diri kita sendiri,” tegas Novelis The Last Nansarunai-Gumi Ngamang Talam ini.
Berkaitan dengan beberapa nama yang sudah diusulkan pihaknya, telah menggambarkan entitas lokal di Kalimantan.
“Seperti nama-nama para kesatria, panglima, dan dahulu kita punya Kerajaan Daha sampai ke Kaltim dan Kalbar, ataupun Negara Dipa maupun Panajam, itu solusi agar orang tahu lokasinya ada di Kalimantan,” kata Sri Naida.
Selain akan membuat pertemuan seKalimantan, bahkan seIndonesia, pihaknya juga akan membuat manifesto.
“Agar ketika kita bicara lokalitas, itu bukan berarti proyek primordial, seakan-akan orang Dayak mau entitasnya dihargai. Selama ini sudah dihargai, namun secara politis belum,” beber Sri Naida.
Di antara yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, adalah permintaan konsistensi penggunaan budaya lokal. Kemudian, permintaan transparansi kepemilikan lahan.
“Sehingga kami sanggup menjadi tuan rumah di Kalimantan sendiri,” sambung Direktur Umum PT Mampang Daya Saba Perdagangan umum, Real Estate, Garment & Catering ini.
Manifesto berikutnya lanjut Sri Naida, tuntutan kuota penggunaan SDM Kalimantan.
“Jangan nantinya 5 juta orang masuk, 4 juta 900 dari orang luar, 100 ribu kita, itu pun cleaning servis, itu kan mematikan jiwa kita, dan nanti akhirnya menimbulkan rasa kita tidak dihargai sebagai sebuah bangsa dan entitas sendiri,” tandasnya.
Terakhir, pihaknya berharap, pemindahan IKN ini akan membuka warna baru bagi perpolitikan Indonesia.
“Kami berdiskusi tadi, sakit hati dengan sistem politik transaksional, lokalitas tidak dihargai, ada gap luar biasa dengan mayoritas, dan ini yang akan kita diskusikan supaya terjadi kesetaraan,” kata Sri Naida.
“Kita berharap, nantinya pimpinan daerah semua level, mulai dari bupati/wali kota maupun gubernur serta sekda, semua bicara, terutama di sekitar klaster utama,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua KNJP2BAbdul Sani menambahkan, melihat dengan adanya IKN di Kalimantan, diperlukan penyamaan persepsi seluruh warga terbesar masyarakat Kalimantan.
“Selama ini kita tidak dilibatkan untuk bagaimana mengembangkan dan membangun IKN itu sendiri,” katanya.
“Termasuk kita lihat pemerintah daerahnya tidak dilibatkan dalam membuat nama, sangat prihatin kita melihatnya. Maka dari itu, terpanggillah KNJP2B untuk melaksanakan kongres atau pertemuan masyarakat Kalimantan, untuk semua kalangan, baik birokrasi, politisi, pengusaha, dan tokoh masyarakat,” sebutnya.
Pertemuan ini, lanjut Abdul Sani, akan dilaksanakan di Kalimantan Selatan, dengan mengundang seluruh gubernur di Kalimantan, bupati/wali kota, agar semuanya bisa dilibatkan, dan tidak hanya menjadi penonton.
(Saprian)
