JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Dalam rangka optimalisasi dana desa, Bupati Hj. Noormiliyani A.S. meluncurkan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswakeudes), di Aula Selidah Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Batola), di Marabahan, Selasa (08/03/2022).
Aplikasi ini diluncurkan Inspektorat Batola demi pencegahan penyalahgunaan, sehingga bisa makin terawasi.
“Ini merupakan upaya nyata kita dalam pengawasan, penyaluran, dan penggunaan dana desa,” ungkapnya usai kegiatan.
Dengan hadirnya aplikasi ini, bupati berharap bisa menjamin termanfaatkannya dana desa dengan baik bagi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Inspektur Batola Ismed Zulfikar mengutarakan, aplikasi ini merupakan tindak lanjut Peraturan Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Desa.
“Melalui aplikasi ini kita bisa memonitor desa mana saja yang belum melakukan posting data secara online. Selain itu, bisa melakukan penilaian risiko desa-desa secara keseluruhan,” bebernya.
Ia menambahkan, yang menjadi manfaat dalam penerapan aplikasi ini, di antaranya untuk penentuan desa prioritas guna diaudit analisis risiko. Manfaat lainnya, berguna dalam merumuskan peta permasalahan sebagai dasar tindakan lanjutan, kemudian waktu audit dan pendokumentasian proses dan hasil pengawasan bisa lebih tertib dan гарі.
“Di samping itu, berguna menghemat waktu pengawasan dan menambah luasan jangkauan pengawasan desa, serta mempersingkat tata kelola keuangan dan proses pemeriksaan, maupun penentuan risiko pertanggungjawaban,” jelas Ismed.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel Rudy M. Harahap menambahkan, bahwa saat ini adalah eranya internet.
Sehingga kehadiran Siswakeudes dinilai sangat relevan dan penting dilakukan sesuai dengan kemajuan zaman.
Ia pun mengapresiasi inovasi yang dilakukan, mengingat baru Pemkab Batola yang menerapkannya.
“Saya sangat senang dengan adanya inovasi semacam ini, nantinya auditor dari Batola akan kami minta menjadi narasumber di BPKP terkait aplikasi ini,” ungkapnya.
Ia berharap, aplikasi ini bisa diterapkan pada skala provinsi bekerja sama dengan polda dan kejaksaan, guna menjadi sistem peringatan dini dalam pengawasan keuangan desa.
