JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melaksanakan audiensi dengan PT Agro Bumi Sentosa (ABS) dan PT Palmina, dalam rangka menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Batola.
Ketua DPRD Saleh mengungkapkan, saat kegiatan tersebut pihaknya menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya mencabut izin ekspor, dan hal itu telah diselesaikan pemerintah pusat.
Selain itu, juga terkait penentuan harga sawit, juga telah diungkapkan PT ABS dan Palmina, bahwa mereka menetapkan harga itu telah dirapatkan setiap bulan karena mengikuti harga minyak sawit mentah dunia.
“Menurut mereka harganya tidak bisa datar, sehingga membuat harganya jadi turun naik,” jelas Saleh, melalui siaran pers Sekretariat DPRD, Selasa (07/06/2022).
Sementara terkait penolakan buah dari luar daerah yang dianggap bibit Dora dan keasliannya tidak sesuai, telah diidentifikasi pihak perusahaan, yang harga belinya menyesuaikan kondisi.
Begitu juga tuntutan agar perusahaan kelapa sawit tidak menerima buah dari luar, atau pabrik kelapa sawit yang masih belum produksi.
“Menurut PT ABS, kebutuhan sehari untuk dari luar adalah 700 ton per hari, sedangkan dari masyarakat masih menyuplai kurang lebih 150 ton per hari, berarti masih banyak yang perlu ditutupi,” jelas Saleh.
Direncanakan, Dinas Perkebunan dan Peternakan setempat akan mengakomodir harga yang distandarkan dengan surat edaran bupati.
“Jadi, hal-hal menyeluruh tuntutan petani sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” pungkas Saleh.
(Alibana)
