JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Polemik Usulan KPU untuk menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang, dinilai merugikan kader berpotensi, karena tidak bisa menunjukan kemampuannya di pesta lima tahunan tersebut.
“Sistem ini merugikan dari sisi pencalonan,” ujar politisi PKB Kalsel , H Suripno Sumas kepada wartawan, di Banjarmasin, Senin (2/1/2022).
Menurutnya, sistem proporsional tertutup ini mengembalikan kewenangan pada partai politik untuk menetapkan nomor urut calon legislatif, seperti halnya pada Pemilu sebelum reformasi.
“Jadi calon legislatif yang berada di urutan atas berpotensi duduk di kursi legislatif, karena masyarakat memilih partai politik,” ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel.
Kondisi ini jelas merugikan calon legislatif di urutan bawah karena mereka enggan berjuang.
“Karena tidak ada jaminan mereka bisa duduk di legislatif, mengingat urutan calon menjadi prioritas,” tambahnya.
Meskipun begitu sistem proporsional tertutup ini akan menghemat biaya Pemilu 2024, terutama pencalegan, kampanye dan lainnya, mengingat kertas suara hanya diperuntukan bagi partai politik.
Sedangkan pada sistem proporsional terbuka seperti saat ini, terjadi kompetisi antar calon legislatif, baik antar partai politik maupun kader dalam partai sendiri.
“Jadi masing-masing bisa menunjukan kemampuan terbaiknya, agar mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat untuk duduk di kursi legislatif,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel I, yakni Kota Banjarmasin.
Bahkan masyarakat bisa memilih sendiri calon legislatif yang dinilai terbaik dan mampu memperjuangkan aspirasinya di legislatif.
“Nomor urut juga tidak menjadi prioritas, karena akan ditentukan suara terbanyak,”ucap Suripno Sumas.
Namun, apapun itu semuanya ini masih dalam tahap pengkajian, dan memiliki sisi positif dan negatif, termasuk potensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.
“Kita harapkan pada tahun politik ini, semua persiapan dan tahapan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 bisa berjalan aman dan lancar,”tutupnya.
(Yunn)
