JURNALKALIMANTAN.COM, HULU SUNGAI TENGAH – Sebagian petugas tempat pemungutan suara di pusat Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), menolak memberikan data hasil perhitungan suara kepada sejumlah awak media, Rabu (14/02/2024).
Atas aksi penolakan itu, sempat terjadi perdebatan antara petugas TPS bersama beberapa wartawan, karena petugas justru menanyakan surat tugas sebagai saksi kepada wartawan.
Hal itu diakui wartawan Banjarmasin Post Stanislaus Sene, saat mencoba mendokumentasikan hasil perhitungan suara di TPS 005, Kecamatan Barabai.
“Ada surat tugas sebagai saksi kah. Nanti dahulu, nanti disalahgunakan,” kata Stan menirukan ucapan penolakan seorang petugas TPS yang tidak diketahui identitasnya.
Stan menjelaskan kronologisnya, ia bersama rekan wartawan lain mendatangi TPS yang berada tepat di belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut, untuk mengambil foto dan video hasil perhitungan suara calon presiden dan calon wakil presiden yang telah rampung.
“Bukannya mempersilakan untuk keterbukaan, kami justru mendapat penolakan, data hasil perhitungan yang sudah ada di atas meja langsung ditarik begitu saja oleh petugas,” ungkapnya.
Mendapat penolakan tersebut, sejumlah awak media pun hanya mengambil foto dan video dari bagian depan TPS dan langsung meninggalkan lokasi tersebut.
Menanggapi hal itu, Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU HST Murjani kepada awak media mengatakan, bahwa pada dasarnya tidak ada arahan atau larangan untuk mendokumentasikan hasil perhitungan suara.
“Kita terbuka untuk umum. Mulai dari pemungutan hingga proses perhitungan suara tidak ada yang kita tutup-tutupi,” Jelasnya.
Murjani pun mengatakan, penolakan dari petugas di TPS mungkin karena lebih ke kehati-hatian serta ada rasa kaku dari petugas.
“Kita paham lah, mungkin mereka kaget ketika kawan-kawan wartawan datang. Jadi intinya adalah tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita terbuka untuk umum, ” Jelasnya.
Murjani berharap, karena tahapan ini masih panjang, mari sama-sama menjaga suara yang telah diberikan oleh masyarakat untuk menentukan pemimpin yang amanah.
(Rz)
