JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Firman Yusi, SP, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan pertanian berbudaya korporasi.
Konsep ini mengemuka dalam pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Kalimantan Selatan 2025-2029 di DPRD Kalsel, Selasa (25/04/2025).
Konsep “petani berbudaya korporasi” mengacu pada petani atau kelompok petani yang menerapkan prinsip serta praktik budaya korporasi dalam kegiatan pertanian mereka. Ini menandai pergeseran dari sistem pertanian tradisional yang lebih individualistik menuju model yang lebih terorganisir, berorientasi bisnis, dan kolaboratif.
Inti dari konsep ini adalah profesionalisasi sektor pertanian melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis, yang memungkinkan petani beroperasi lebih efisien, mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya, dan meningkatkan daya saing di pasar.
“Mengembangkan konsep ini bukan tanpa tantangan. Saya pikir, untuk mewujudkannya, revolusi pertanian di Kalimantan Selatan tidak bisa dihindari,” ujar alumni Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat tersebut dalam keterangan persnya, Sabtu (29/3/2025).
“Saat ini, mayoritas petani di Kalsel berusia di atas 40 tahun, sementara minat generasi muda terhadap pertanian masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pikir dan tindakan. Pemprov Kalsel harus mengambil langkah progresif untuk mengatasi tantangan ini,” tambahnya.
Selain tantangan sumber daya manusia (SDM), kondisi lingkungan juga menjadi hambatan utama. “Perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam berpengaruh besar terhadap pertanian. Cuaca ekstrem dan banjir sering kali menyebabkan kegagalan panen, dan ini harus diatasi,” kata Firman.
Menurutnya, selain pengembangan SDM, diperlukan rekayasa lingkungan pertanian dengan membangun sistem irigasi yang baik, dukungan rantai pasokan yang kuat, serta infrastruktur yang memadai.
“Pemprov Kalsel harus memberikan perhatian khusus dan mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan ini,” ujarnya.
Firman optimis bahwa tujuan ini dapat dicapai jika ada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pendidikan, kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, serta keterlibatan swasta melalui program CSR atau skema kerja sama bisnis ke bisnis (B2B) antara perusahaan besar dan korporasi petani.
“Sudah ada contoh sukses penerapan konsep ini di Jawa Barat, Toraja, dan Ogan Komering Ulu. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin model ini juga dapat diterapkan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
(YUN)
