Perubahan APBD Batola 2025 Disepakati, Langkah Strategis Jaga Arah Pembangunan

DPDR dan Pemkab Batola Sepakati Perubahan APBD 2025. (Foto : Ist)

JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama DPRD menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Penandatanganan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025 di Ruang Sidang Lantai III DPRD Barito Kuala, Senin (14/7/25).

Dalam sambutannya, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menekankan bahwa perubahan APBD bukan hanya soal pergeseran anggaran, namun merupakan langkah strategis untuk menyempurnakan arah dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

“Perubahan ini bukan sekadar instrumen pendanaan, tetapi menjadi sarana strategis dalam menyempurnakan kinerja pemerintah daerah agar tetap sejalan dengan target pembangunan yang sudah ditetapkan,” ujar Bupati.

Ia menyampaikan bahwa persetujuan bersama ini merupakan bentuk sinergi dan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif, dalam menjalankan fungsi masing-masing untuk mencapai pembangunan yang optimal di sisa tahun anggaran berjalan.

“Seluruh SKPD dan anggota dewan menunggu legalisasi perubahan ini untuk segera dijadikan dasar dalam revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya melakukan penjadwalan ulang kegiatan agar program tetap berjalan efektif meskipun waktu pelaksanaan terbatas.

“Dengan waktu yang tersisa, perlu adanya penjadwalan ulang program agar efisien dan tetap sesuai dengan prioritas. Kita ingin tetap mencapai sasaran pembangunan meski ada penyesuaian,” jelasnya.

Penyesuaian dalam Perubahan APBD 2025 mencakup evaluasi pada sisi pendapatan maupun belanja daerah, yang diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian visi-misi pemerintah daerah, provinsi, hingga nasional.

Rapat Paripurna ini juga menunjukkan komitmen kuat Pemkab Barito Kuala bersama DPRD untuk menjaga integritas kebijakan fiskal dan memastikan penggunaan anggaran daerah yang lebih terarah dan akuntabel.

(Adv/Ang)