JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Ilham Nor, S.T., menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan banyak masukan dari hasil rapat bersama tiga mitra kerja, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Inspektorat Daerah.
Terkait Inspektorat, Komisi I mendorong peningkatan sistem pengendalian internal guna meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran.
“Untuk Dinas PMD, kami berharap dana desa yang digulirkan oleh Gubernur dapat dimaksimalkan dan penyerapannya merata ke seluruh desa,” ujar Ilham usai rapat kerja di DPRD Kalsel, Rabu (6/8/2025).
Selain itu, Komisi I juga menekankan pentingnya peningkatan capaian status Desa Mandiri serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperkuat roda perekonomian desa.
Sementara itu, terhadap Disdukcapil, Ilham menyoroti masih rendahnya tingkat kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di masyarakat. Ia mendorong agar sosialisasi IKD terus ditingkatkan dan diintegrasikan dengan layanan publik lainnya seperti perbankan dan administrasi pemerintahan.
“Jika masyarakat lupa atau tidak membawa KTP, cukup tunjukkan IKD saja. Itu bisa sangat membantu,” pungkas politisi Partai Gerindra tersebut.(YUN)
