JURNALKALIMANTAN.COM,BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menerima kunjungan Tim Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Deputi I, Muhammad Isra Ramli, Kamis (16/10/2025).
Rombongan disambut Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, bersama sejumlah perwakilan satuan kerja perangkat daerah, di Ruang Rapat Wali Kota.
Kunjungan ini dalam rangka monitoring pelaksanaan program prioritas nasional satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Deputi I, Muhammad Isra Ramli, menjelaskan kunjungan ke Banjarmasin bertujuan memantau capaian pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.
“Kami ingin melihat sejauh mana program Presiden telah berjalan dan pada tingkat apa kualitas pelaksanaannya. Saat ini pemerintah pusat sedang gencar melakukan percepatan agar seluruh program dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Isra menambahkan, pihaknya juga akan meninjau langsung sejumlah Koperasi Merah Putih percontohan di Kalimantan Selatan serta Sentra Pemberdayaan Pangan dan Gizi (SPPG) di Kota Banjarmasin.
“Hasil peninjauan akan kami laporkan langsung kepada Presiden, bahwa Kota Banjarmasin telah menjalankan program prioritas nasional dengan baik,” ucapnya.
Ia pun mengapresiasi dukungan Pemkot Banjarmasin terhadap program pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi Pemkot Banjarmasin yang telah menyampaikan berbagai capaian. Tinggal dilanjutkan untuk program yang belum rampung, dan kualitas pelaksanaannya perlu terus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Sekda Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, menyampaikan bahwa ada empat program prioritas nasional yang telah dijalankan di Banjarmasin, yakni Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Ketahanan Pangan.
Ikhsan menjelaskan, Koperasi Merah Putih di Banjarmasin berjumlah 52 unit sesuai jumlah kelurahan, dengan enam di antaranya sudah beroperasi aktif, dan tiga koperasi menjadi percontohan tingkat Kalimantan Selatan.
“Fokus kegiatan koperasi ini berada pada bidang obat-obatan, sembako, dan distribusi gas LPG,” jelasnya.
Terkait Sekolah Rakyat dan program ketahanan pangan, Ikhsan menyebut keduanya masih dalam tahap perumusan strategi teknis.
“Untuk Sekolah Rakyat akan segera kami realisasikan, hanya saja keterbatasan lahan milik pemerintah perlu dipertimbangkan kembali. Begitu juga program ketahanan pangan yang masih menghadapi sejumlah kendala,” pungkasnya.
(Hik/Ang)
