JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) mengikuti pengarahan Presiden Republik Indonesia, terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021, Senin (22/02/2021).
Pengarahan secara daring ini diikuti Wakil Bupati H. Rahmadian Noor, bersama unsur Forum Kordinasi Pimpinan Daerah dan lainnya, di ruang Media Center Batola Setara Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dalam sambutannya, presiden mengingatkan para gubernur, bupati, pangdam, danrem, dandim, kapolda, dan para kapolres, agar tidak lupa pada aturan main yang telah disepakati bersama pada 2016 lalu.
“Kalau di wilayah ada kebakaran dan membesar dan tidak ditangani dengan baik, aturannya jelas, yakni pejabatnya dicopot dan diganti. Saya sampaikan ini, terutama ke pejabat yang baru,” ucapnya.
Dikatakannya, saat ini diketahui ada beberapa bencana, seperti banjir dan longsor di beberapa wilayah, namun kewaspadaan terhadap karhutla diminta tidak boleh kendur.
Presiden mengharapkan perencanaan yang matang dan eksekusi di lapangan yang makin efektif. Karena berdasarkan laporan BMKG, sebagian besar wilayah mendapat guyuran hujan sampai bulan April, sehingga semuanya diminta tetap waspada.
Presiden mengingatkan beberapa hal yang menjadi prioritas dalam upaya pencegahan, di antaranya infrastruktur dan pengawasan harus sampai di tingkat bawah, dalam upaya mencari solusi permanen terhadap penanganan karhutla.
Untuk itu, penanganannya diminta presiden agar jangan sampai membiarkan api membesar, karena akan sulit dipadamkan.
Presiden juga meminta penataan dan ekosistem gambut harus terus menjadi perhatian.
Sementara kepada aparat hukum, diminta untuk melakukan pendekatan hukum tanpa kompromi, dan kalau perlu diberikan tindakan tegas bagi pelanggar.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud M.D. mengatakan, pada tahun ini harus lebih waspada, karena berdasarkan data BMKG, wilayah Indonesia berpotensi memiliki curah hujan menengah dan tinggi, yang menuntut adanya perhatian besar bagi para penjabat daerah untuk melakukan pencegahan terhadap karhutla.
Pengarahan ini diikuti 16 provinsi se-Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Untuk Kalsel, hanya diikuti 9 dari 13 kabupaten/kota terpilih, termasuk Batola.
(Alibana/Ahmad MT)
