JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Inspektorat menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 dengan tema “Satuan Aksi Basmi Korupsi”, di sebuah hotel di Banjarmasin, Kamis (4/12).
Kegiatan ini diikuti pimpinan dan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), unit pelaksana tugas, badan usaha milik daerah, instansi vertikal, akademisi, legaslatif, serta organisasi mitra Pemkot Banjarmasin.
Dibuka Wali Kota Hj. Ananda dan dikemas dalam bentuk sosialisasi antikorupsi, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Turut hadir Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, yang menegaskan peringatan Hakordia bukan sekadar seremoni semata, namun momentum untuk menguatkan upaya pencegahan korupsi di seluruh lini pemerintahan.
“Perjuangan melawan korupsi harus dilakukan secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. Tema ‘Satukan Aksi, Basmi Korupsi’ menegaskan bahwa korupsi hanya bisa diberantas jika seluruh elemen bangsa bergerak bersama,” ujarnya.
Yamin menyampaikan bahwa komitmen Indonesia dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih telah menguat sejak diratifikasinya UNCAC pada 2006. Ia menekankan pentingnya penerjemahan komitmen tersebut ke dalam langkah konkret di daerah, termasuk di Kota Banjarmasin.
“Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Pencegahan, transparansi, dan kemauan setiap aparatur untuk bekerja jujur dan bertanggung jawab justru menjadi penentu,” jelasnya.
Wali Kota pun menegaskan empat poin utama: yakni memastikan nilai integritas menjadi dasar setiap proses pemerintahan; mengoptimalkan peran penyuluh antikorupsi; menjadikan Hakordia sebagai sarana edukasi bagi ASN, serta meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan.
“Upaya melawan korupsi akan efektif jika masyarakat juga turut mengawasi, melapor, dan terlibat dalam gerakan bersama,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin Dolly Syahbana menyampaikan, bahwa momentum Hakordia menjadi langkah penting memperkuat komitmen bersama dalam mencegah berbagai bentuk kecurangan dan tindakan korupsi.
Ia juga menekankan, bahwa masyarakat dapat berperan aktif melaporkan dugaan korupsi melalui kanal resmi pemerintah.
“Berdasarkan laporan yang masuk melalui Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan Whistleblowing System (WBS), tahun ini terdapat hampir 40 laporan, dan 12 di antaranya telah ditindaklanjuti dengan bukti yang berhasil diperoleh,” ungkap Dolly.
Ia menjelaskan, bahwa Inspektorat juga telah memetakan titik rawan kecurangan di lingkungan SKPD untuk meminimalkan potensi pelanggaran.
“Yang paling rawan itu pengadaan barang dan jasa. Selain itu, nilai SIP (Survei Penilaian Integritas) kita masih rendah, dan itu menjadi sorotan KPK,” tambahnya.
Melalui gelaran ini, Pemkot Banjarmasin berharap dapat menanamkan mental antikorupsi di lingkungan perangkat daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah perilaku yang merusak bangsa.
Pada kesempatan tersebut, Pemkot Banjarmasin juga memberikan penghargaan dan menyerahkan hadiah karya kreatif lawan korupsi sebagai langkah menanamkan kesadaran antikorupsi sejak dini kepada masyarakat.
(Ih/Ahmad M)
