JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pemerataan akses listrik hingga ke wilayah pelosok dan terisolir. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jumat (19/12/2025).
Rombongan DPRD Kalsel dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muh. Alpiya Rahman serta Ketua Komisi III DPRD Kalsel Apt. Mustaqimah, bersama anggota Komisi III DPRD Kalsel.
Dalam pertemuan tersebut, Kartoyo menyampaikan bahwa realisasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu di Kalimantan Selatan hingga tahun 2025 telah mencapai 1.868 sambungan dari target 2.300 sambungan.
“Berdasarkan paparan pihak kementerian, progres pemasangan listrik bagi masyarakat tidak mampu di Kalsel telah mencapai 1.868 sambungan dari target 2.300 di tahun 2025. Harapannya, pada 2026 kuota bantuan ini dapat ditambah,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya pendataan berkelanjutan terhadap wilayah yang belum terjangkau listrik, khususnya daerah terluar dan terisolir.
“Saya meminta Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan untuk rutin menyampaikan pembaruan data, minimal setiap tiga bulan, kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,” tegas Kartoyo.
Sementara itu, Koordinator Perencanaan Transmisi, Distribusi Tenaga Listrik, dan Sistem Isolated Kementerian ESDM, Mihadi, menjelaskan bahwa rasio elektrifikasi Kalimantan Selatan saat ini telah berada di atas 99 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di wilayah Kalimantan. Meski demikian, upaya lanjutan tetap diperlukan guna mencapai target elektrifikasi 100 persen.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan hingga tahun 2029 sebanyak 10.068 lokasi di seluruh Indonesia dapat teraliri listrik. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mendorong masyarakat di wilayah yang telah dialiri listrik untuk menjadi pelanggan listrik secara mandiri.
Mihadi juga menjelaskan bahwa Program BPBL merupakan program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang telah berjalan sejak 2022 dan terus ditingkatkan setiap tahunnya.
“Besaran kuota bantuan sangat bergantung pada usulan pemerintah daerah, daerah pemilihan, perwakilan DPR atau DPRD, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah setempat,” pungkasnya. (YUN)
