JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ketua Fraksi PKB DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, mengatakan sosialisasi perencanaan penyusunan anggaran nasional difokuskan pada pemahaman ketentuan dan peraturan perundang-undangan, mengingat peserta yang hadir merupakan tokoh masyarakat yang berperan dalam pembangunan daerah.
Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat dibekali pemahaman mengenai tata cara penyusunan perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.
“Intinya, kami ingin memberikan pemahaman tentang proses perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah pembangunan (musrenbang) di setiap tingkatan,” ujar Suripno usai sosialisasi peraturan daerah di Banjarmasin, Kamis (8/1/2026).
Ia menegaskan, kegiatan ini bertujuan agar usulan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Selama ini, banyak usulan yang tidak terealisasi karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur perencanaan yang berlaku.
Suripno mencontohkan, masih ada masyarakat yang mempertanyakan jalur penyampaian usulan pembangunan. Padahal, usulan berasal dari bawah, dimulai melalui musyawarah di tingkat RT atau RW, kemudian dibahas di desa atau kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota.
“Kurangnya pemahaman alur ini sering menjadi penyebab usulan gugur. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat agar usulan pembangunan dapat diperjuangkan secara tepat,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel tersebut.
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan, Sugiarto Sumas, menyebut banjir yang terjadi saat ini tergolong luar biasa karena volume air dari hulu meningkat tajam dalam waktu singkat.
“Dalam kondisi luar biasa, penanganannya juga harus luar biasa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, besarnya debit air dari hulu yang bertemu dengan pasang menyebabkan permukaan air naik dan merendam rumah warga. Meski banjir di Kalimantan Selatan umumnya tidak bersifat bandang dan naik secara perlahan, dampaknya tetap signifikan.
Menurutnya, karena kebutuhan masyarakat, terutama terkait tempat tinggal, bersifat mendesak, penanganan dan peningkatan bantuan sangat memungkinkan dilakukan, termasuk dalam tahun anggaran yang sama.
“Saat ini Gubernur tengah menyiapkan langkah-langkah penanganan sesuai dengan ketersediaan anggaran, agar dapat meringankan beban masyarakat terdampak banjir,” pungkasnya.(YUN)
