JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa proses seleksi peserta didik Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat, transparan, dan tanpa membuka pendaftaran umum.
Program ini dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga paling tidak mampu melalui mekanisme berbasis data nasional.
Hal tersebut disampaikan Mensos, usai peresmian Sekolah Rakyat oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Menurut Syaifullah Yusuf, seleksi siswa Sekolah Rakyat mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Data tersebut kemudian diverifikasi langsung di lapangan oleh pendamping sosial bersama Dinas Sosial, pemerintah desa atau kelurahan, serta Dikdasmen setempat.
“Kami tidak membuka pendaftaran umum dan tidak menentukan sendiri. Semua berdasarkan data BPS dan diverifikasi langsung di lapangan. Setelah dipastikan memenuhi kriteria, barulah diusulkan dan ditandatangani oleh bupati atau wali kota,” tegasnya.
Mensos memastikan tidak ada ruang bagi praktik titipan maupun suap dalam proses seleksi. Bahkan, menurutnya, Menteri Sosial sekalipun tidak memiliki kewenangan untuk menitipkan calon peserta didik.
“Yang menandatangani adalah bupati atau wali kota, sehingga seluruh proses bisa dipertanggungjawabkan. Seleksi ini sangat ketat, termasuk wawancara dan verifikasi lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap gedung Sekolah Rakyat memiliki kapasitas hingga 300 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Dengan target pembangunan minimal 100 gedung per tahun, program ini diproyeksikan mampu menjaring puluhan ribu siswa baru setiap tahun.
Hingga tahun ajaran 2025–2026, jumlah
siswa Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 15 ribu orang. Pada 2026 ditargetkan menerima tambahan 30 ribu siswa, sehingga totalnya menjadi lebih dari 45 ribu siswa.
Jika pembangunan gedung berjalan sesuai rencana, pada 2030 jumlah siswa Sekolah Rakyat diperkirakan dapat melampaui 500 ribu orang.
Selain pendidikan, aspek kesehatan menjadi perhatian utama. Setiap siswa yang diterima wajib menjalani pemeriksaan kesehatan, meliputi status gizi, anemia, kesehatan gigi, hingga kebugaran fisik. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi siswa terus meningkat.
Terkait pembiayaan, Mensos menegaskan bahwa seluruh anggaran Sekolah Rakyat bersumber dari APBN karena merupakan bagian dari program strategis nasional Presiden.
“Sekolah Rakyat ini untuk anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Kami berkomitmen penuh menjalankan amanah Presiden dan memastikan program ini berjalan secara serius dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
(Mc Kalsel/Ang)
