‎Habib Hamid Serap Aspirasi Warga Tala, Soroti HGU hingga Minimnya Lapangan Kerja

JURNALKALIMANTAN.COM, TANAH LAUT – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Habib Hamid, menyerap berbagai aspirasi masyarakat mulai dari persoalan Hak Guna Usaha (HGU), ketenagakerjaan, hingga kebutuhan dasar seperti penerangan jalan dan air bersih.

Aspirasi tersebut dihimpun saat reses masa sidang I Tahun 2026 yang berlangsung selama delapan hari sejak 14 Januari lalu di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut (Tala).

[feed_them_social cpt_id=59908]

“Dalam reses ini, banyak persoalan masyarakat yang disampaikan secara langsung, khususnya menyangkut hak atas lahan dan kesejahteraan warga,” ujar Habib Hamid saat dikonfirmasi, Senin kemarin (19/1/2026).

Dikutip dari Website Antara, wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, saat reses di Kecamatan Jorong, warga menyuarakan kekhawatiran terhadap perusahaan yang diduga memperluas wilayah HGU tanpa komunikasi yang jelas dengan masyarakat setempat.

“Warga khawatir perluasan HGU tersebut berdampak pada lahan dan ruang hidup mereka,” ujar legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kalsel VII yang meliputi Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut.

Sementara itu, saat reses di Kecamatan Kintap masyarakat menyampaikan keluhan terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di jalan-jalan utama serta kesulitan memperoleh akses air bersih.

Tak hanya itu, persoalan terbatasnya lapangan pekerjaan juga menjadi sorotan warga, meskipun di wilayah tersebut terdapat perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

“Masyarakat berharap adanya keberpihakan kebijakan agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah mereka lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal,” jelas Habib Hamid.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Habib Hamid yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Untuk persoalan HGU misalnya, kami akan mendorong pihak terkait melakukan klarifikasi serta penyelesaian yang adil dan transparan,” pungkasnya.(YUN)

[feed_them_social cpt_id=57496]