‎Akhiri Reses di HSS, H. Kartoyo Soroti Jalan Tengah dan Banjir Tahunan

Wakil ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo saat reses di kabupaten hulu sungai Selatan (Foto hmsdprdkalsel)

‎JURNALKALIMANTAN.COM, HULU SUNGAI SELATAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, menutup rangkaian reses delapan hari di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan menerima sejumlah keluhan mendasar masyarakat, terutama terkait infrastruktur jalan dan banjir yang terus berulang.

‎Reses terakhir berlangsung di Desa Mawangi, Rabu kemarin (21/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, warga menyoroti lambannya realisasi pembangunan lingkar jalan tengah yang dinilai penting untuk membuka konektivitas antarwilayah di Kalsel.

[feed_them_social cpt_id=59908]

Kartoyo menyebut, jalur tersebut dirancang menghubungkan Kabupaten Banjar dari kawasan Mali-Mali, kemudian menembus Tapin melalui jalur atas, berlanjut ke Hulu Sungai Selatan hingga ke Tanjung melalui jalur dalam.

“Jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menyangkut akses ekonomi, distribusi hasil produksi, dan mobilitas warga antar daerah,” ujarnya.

‎Ia menegaskan, pembangunan lingkar jalan tengah telah masuk dalam program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan diharapkan dapat direalisasikan pada masa jabatan pertama Gubernur H. Muhidin.

‎Selain infrastruktur jalan, persoalan banjir kembali menjadi keluhan utama masyarakat. Kartoyo mengungkapkan, banjir di sejumlah wilayah HSS tidak hanya terjadi berulang setiap tahun, tetapi juga menunjukkan peningkatan ketinggian air.

‎“Tahun ini rata-rata ketinggian air naik sekitar 20 sentimeter di beberapa lintasan sungai. Ini menunjukkan persoalan banjir tidak bisa lagi ditangani secara parsial,” katanya.

‎Menurutnya, DPRD membuka kemungkinan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengendalian banjir, termasuk opsi pembentukan panitia khusus (pansus) agar penanganannya lebih terarah dan terukur.

Aspirasi lain datang dari warga di kawasan pegunungan yang meminta perhatian terhadap jalan usaha tani serta dukungan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Minimnya akses dan masih dominannya pola kerja tradisional dinilai menghambat peningkatan produktivitas.

‎“Masyarakat berharap ada infrastruktur penunjang dan pemanfaatan teknologi agar pertanian bisa lebih maju dan berdaya saing,” ujar Kartoyo.

‎Ia memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan dibawa ke pembahasan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. (YUN)

[feed_them_social cpt_id=57496]