JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pola lama pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang bersifat pasif dinilai tak lagi relevan dengan dinamika masyarakat perkotaan. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menggeser pendekatan layanan dengan menghadirkannya langsung ke ruang publik, guna memastikan akses kesehatan reproduksi tidak terhambat jarak, waktu, maupun stigma.
Langkah ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan keluarga, khususnya kelompok rentan yang selama ini kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan.
Pendekatan tersebut terlihat saat Ketua TP Posyandu sekaligus Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Hj. Neli Listriani, meninjau langsung pelayanan KB di Taman Terbuka Hijau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan serta dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Farah Adibah, sebagai wujud sinergi lintas pemerintahan dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan reproduksi.
“Pelayanan KB tidak boleh menunggu warga datang. Pemerintah harus hadir lebih dekat untuk memastikan setiap keluarga mendapatkan akses, informasi, dan pendampingan yang layak,” tegas Neli.
Menurutnya, keterbatasan waktu, jarak, serta antrean panjang kerap menjadi penghalang utama masyarakat mengikuti program KB, meski kesadaran dan kebutuhan sudah ada.
Melalui layanan jemput bola di ruang publik, warga dapat mengakses berbagai metode kontrasepsi, seperti pil, suntik, implan, IUD, kondom, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis.
Model layanan ini dinilai efektif karena mengandalkan kolaborasi antara pemerintah kota, kader, dan BKKBN, sekaligus menjawab kelemahan sistem layanan konvensional yang kurang fleksibel bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi.
Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama minimnya literasi kesehatan reproduksi serta anggapan bahwa KB merupakan isu privat yang sensitif.
Di sisi lain, tingginya aktivitas masyarakat di ruang terbuka justru membuka peluang besar bagi pemerintah untuk melakukan edukasi secara langsung, persuasif, dan berkelanjutan.
“Di sini warga bisa bertanya, berdiskusi, dan memilih metode yang sesuai dengan kondisi kesehatannya tanpa rasa sungkan,” ujar Neli.
Ke depan, TP PKK bersama BKKBN berencana memperluas layanan serupa ke kecamatan lain, memperkuat edukasi berbasis komunitas, serta meningkatkan kapasitas kader sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang akurat.
“Ini bukan semata soal kontrasepsi, tetapi tentang kesiapan keluarga secara fisik, mental, dan ekonomi yang akan menentukan kualitas generasi Banjarmasin ke depan,” pungkasnya.
(Adv/Ang)
