JURNALKALIMANTAN.COM,BARITO KUALA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Kuala Akhdiyat Sabari, bertindak sebagai pembina upacara di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Senin (13/4/2026).
Dalam amanatnya, Akhdiyat menegaskan bahwa infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebutkan, kualitas infrastruktur khususnya jalan menjadi faktor utama dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pada visi-misi Bupati, Bapak Bahrul Ilmi bersama Wakil Bupati Herman, sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Kali ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang jalan,” ujarnya.
Akhdiyat memaparkan, total panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Kuala mencapai sekitar 750 kilometer. Namun, hingga saat ini masih terdapat sekitar 560 kilometer jalan yang berstatus belum mantap.
Menurutnya, standar pelayanan jalan yang ideal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah memiliki kecepatan minimal 60 kilometer per jam. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan yang harus dihadapi.
“Masih ada kurang lebih 560 kilometer yang belum bisa kita tangani dengan baik. Untuk itu, saya selaku pimpinan Dinas PUPR memohon maaf. Mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih baik,” ucapnya.
Ia menambahkan, pihaknya terus menerima arahan dari kepala daerah untuk meningkatkan kualitas jalan, terutama dalam menjawab target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Akhdiyat juga menyinggung perlunya inovasi dalam pembangunan infrastruktur, termasuk penggunaan material lokal seperti galam kacapuri sebagai alternatif solusi dalam meningkatkan konektivitas jalan dengan keterbatasan anggaran.
Selain aspek teknis, Dinas PUPR juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM). Saat ini, instansinya masih membutuhkan tenaga ahli, termasuk di bidang hukum kontrak.
“Kami membuka peluang bagi ASN di lingkungan Pemkab Barito Kuala yang berminat untuk bergabung di Dinas PUPR. Lulusan Sarjana Hukum maupun Sarjana Ekonomi sangat dibutuhkan, khususnya untuk memperkuat aspek kontraktual,” jelasnya.
Tak hanya itu, kebutuhan tenaga ahli di bidang konstruksi sipil juga menjadi perhatian, terutama untuk spesialisasi jalan, jembatan, dan bangunan.
“Kepada Bapak dan Ibu yang memiliki latar belakang Sarjana Teknik Sipil, baik teknik sipil kering maupun basah, kami harapkan dapat bergabung bersama kami di Dinas PUPR,” pungkasnya.
(Adv/Ang)
