JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggelar forum refleksi satu tahun pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Jakarta, kemarin.
Program Sekolah Rakyat merupakan pendidikan berasrama gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Hingga April 2026, program ini telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan melibatkan lebih dari 2.500 tenaga pendidik.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan intervensi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan lintas generasi.
“Cara paling efektif memutus kemiskinan adalah melalui pendidikan. Ini investasi jangka panjang yang dampaknya berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan pembelajaran adaptif dan inklusif, termasuk sistem multi-entry, multi-exit yang memungkinkan siswa belajar sesuai kemampuan dan kesiapan masing-masing.
Selain itu, kurikulum dirancang fleksibel dengan dukungan pendampingan, termasuk intervensi sosial dan psikologis bagi siswa.
Untuk menjaga kualitas, pemerintah menetapkan standar khusus bagi tenaga pendidik, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga kemampuan pendampingan dan pembentukan karakter.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyebut program ini menjadi bagian dari upaya terpadu pengentasan kemiskinan.
“Anak mendapatkan pendidikan layak, sementara keluarga didorong lebih mandiri secara ekonomi,” katanya.
Ke depan, pemerintah akan memperluas program dengan menambah 104 lokasi baru serta menargetkan pemerataan di seluruh kabupaten/kota pada 2029.
Selain itu, disiapkan juga jalur lanjutan bagi lulusan, baik ke perguruan tinggi maupun dunia kerja melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Program Sekolah Rakyat juga menekankan penguatan karakter melalui pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa. (Viz)
