JURNALKALIMANTAN.COM,BANJARMASIN – Komisi komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kalimantan Selatan mulai melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban jawaban kepala daerah dalam Panitia Khusus.
Adapun untuk Pansus II DPRD Kalsel , menyoroti tentang badan keuangan daerah dan Dinas Pariwisata di Provinsi ini.
Dua dinas ini sangat krusial dan harus dipanggil karena terkait dengan pendapatan daerah ini.
“Kami akan panggil dinas tersebut untuk menanyakan realisasi dan pendapatan tahun 2020 ,” ujar ketua pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal yudianoor , di DPRD Kalsel, kemarin.
Di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) kita akan kroscek dan menanyakan masalah aset dan hal yang lainnya.
Sedangkan untuk Dinas Pariwisata terkait pendapatan wisata disaat pandemi covid 19 dan mencari solusi kedepannya.
Tidak hanya dua Dinas tersebut yang akan dipanggil, namun semua mitra kerja yang ada keterkaitan dengan Komisi II bakal dimintai keterangan guna memposisikan LKPJ.
Baca Juga : Komisi II DPRD Kalsel Fokus Pajak Air Permukaan
Selain itu , Pansus II mempelajari LKPJ juga dibantu tim tenaga ahli dalam menganalisis laporan tersebut dan harus sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020.
Iqbal menambahkan pihaknya juga akan melakukan studi komparasi ke dalam dan luar daerah untuk mengkaji dan memperdalam materi LKPj 2020 yang dibahas.
“Kita akan melakukan pengecekan ke lapangan di dalam daerah. Selanjutnya studi komparasi ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengetahui dan melihat metode yang dilakukan dalam pembahasan LKPj 2020 yang dapat kita terapkan di Kalsel,” tutupnya.
