JURNALKALIMANTAN.COM, BARIRO KUALA – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah dinilai telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan secara serentak kepada 13 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, di Auditorium BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (26/5/2026).
Opini WTP yang kembali diraih Kabupaten Barito Kuala menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta didukung sistem pengendalian intern yang memadai.
Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi hadir langsung menerima dokumen hasil pemeriksaan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala H. Zulkipli Yadi Noor, Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, serta jajaran Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Barito Kuala, dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan dan mempertahankan opini WTP.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah temuan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, khususnya terkait pengembalian atau pemulihan keuangan daerah.
“Hingga 22 Mei 2026, tindak lanjut atas temuan yang berdampak pada penyetoran atau pemulihan ke kas daerah baru mencapai 43,9 persen dari nilai yang direkomendasikan,” ujarnya.
Menanggapi capaian tersebut, Bahrul Ilmi menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan tim BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
“Alhamdulillah, kita pada hari ini telah menerima hasil laporan pemeriksaan BPK tahun 2025. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mempertahankan sinergi dari BPK ini serta kita ke depan agar lebih bisa berbenah lagi, sehingga LKPD bisa sukses di masa-masa yang akan datang,” ungkap
Bahrul Ilmi usai prosesi penyerahan.
Bupati berharap capaian opini WTP tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
(Adv)
