JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sengketa pengalihan lahan di Jalan Gubernur Subardjo (Lingkar Selatan) kembali dibahas. Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat lanjutan untuk memperjelas status lahan sekaligus mendorong penyelesaian hak para pihak yang terlibat.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Habib Hamid Bahasyim, ini merupakan tindak lanjut pembahasan sebelumnya sekitar dua bulan lalu. Ia menegaskan, persoalan tersebut cukup kompleks karena sudah berlangsung lama dan melibatkan lintas instansi, terlebih lokasi lahan berada di wilayah Kabupaten Banjar.
“Kasus ini sudah berjalan sejak awal 1990-an. Pada 2015, statusnya tercatat beralih ke Kementerian PUPR,” ujar wakil rakyat fraksi PKS DPRD Kalsel ini.
Menurut Habib Hamid, dari total 25 borongan yang tercatat, masih ada sembilan yang belum dibayarkan. Di sisi lain, pihak ahli waris mengaku belum pernah menerima pembayaran dan terus menuntut hak mereka.
“Ini yang masih menjadi persoalan utama, terutama terkait pembayaran yang belum tuntas,” katanya.
Komisi I membuka opsi penyelesaian melalui jalur hukum jika para pihak, khususnya ahli waris, memilih langkah tersebut. DPRD menyatakan siap memfasilitasi prosesnya.
Rapat turut dihadiri perwakilan Biro Hukum, Dinas PUPR, BPKAD, BPM Provinsi Kalsel, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar. (YUN)
