JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sekretaris fraksi PKS DPRD Kalsel, Firman Yusi, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mendata UMKM, petani, peternak, dan nelayan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pendataan tersebut diperlukan sebagai dasar penyaluran bantuan agar masyarakat dapat segera memulihkan usaha dan pendapatannya.
Anggota komisi II DPRD Kalsel itu menegaskan, pemulihan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemadaman api dan penanganan dampak kesehatan.
“Selain memadamkan api dan menangani dampak kesehatan, pemerintah harus membantu masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan agar bisa bangkit kembali,” ujarnya, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, karhutla dapat mengganggu produksi, distribusi, dan perdagangan sehingga menurunkan pendapatan masyarakat. Karena itu, OPD perlu memetakan lokasi terdampak, tingkat kerugian, dan kebutuhan bantuan agar program pemerintah tepat sasaran.
Ia juga meminta pemulihan ekonomi korban karhutla menjadi prioritas dalam pembahasan RAPBD Kalsel Tahun Anggaran 2027 yang masih berlangsung.
“Jangan sampai setelah masa darurat berakhir, masyarakat harus berjuang sendiri memulihkan usahanya. Kebutuhan pascabencana harus diantisipasi melalui program dan anggaran yang terukur,” tegasnya.
Bentuk dukungan yang dapat dipertimbangkan meliputi bantuan modal usaha, sarana produksi, pembiayaan terjangkau, pendampingan usaha, dan akses pasar sesuai kewenangan serta kemampuan keuangan daerah.
Firman menambahkan, koordinasi antara OPD dan pemerintah kabupaten/kota diperlukan agar pendataan penerima bantuan tidak tumpang tindih dan pelaksanaannya efektif.
“Penanganan karhutla harus menyeluruh, mulai dari pemadaman api dan perlindungan kesehatan hingga pemulihan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (YUN)
