JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan bahwa pemenuhan belanja pendidikan sesuai mandatory budget tetap menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2026.
Meski belum mencapai batas minimal yang ditetapkan undang-undang, selisih anggaran disebut semakin kecil dan akan disesuaikan penuh pada 2026.
Pada Kamis (11/12/2025), Banggar DPRD Kalsel melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI terkait evaluasi dokumen APBD 2026. Pertemuan berlangsung di Ditjen Bina Keuangan Daerah sebagai bagian dari tahapan finalisasi sebelum penetapan APBD.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. M. Alpiya Rakhman, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan memperoleh masukan langsung dari Kemendagri.
“Kami berharap evaluasi dapat segera selesai agar Banggar dapat menindaklanjuti rekomendasi Kemendagri untuk penyempurnaan APBD,” ujarnya.
Ia menyebutkan sejumlah isu strategis yang dibahas, termasuk kelanjutan proyek multiyears dan pemenuhan belanja wajib pendidikan. DPRD menilai perlu percepatan penyesuaian agar alokasi pendidikan segera memenuhi ketentuan mandatory spending.
Analis Kebijakan Ahli Pertama Subdit Wilayah III Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Dilla Novita Rizki, mengapresiasi Kalsel sebagai salah satu daerah yang paling awal menyerahkan dokumen APBD 2026, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam memenuhi ketentuan evaluasi.
Banggar memastikan seluruh catatan Kemendagri akan menjadi rujukan sebelum APBD 2026 difinalisasi. DPRD juga menegaskan komitmennya mengawal penyempurnaan anggaran, khususnya sektor pendidikan, agar selaras dengan kebutuhan publik dan aturan nasional. (YUN)
