Bapperida Balangan Himpun 1.634 Usulan Pembangunan 2027 Lewat Musrenbang RKPD

Bupati Balangan Abdul Hadi saat menyampaikan sambutan pada Musrenbang RKPD 2027. (Foto : Mc.Balangan)

JURNALKALIMANTAN.COM, BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Senin (30/3/2026).

Dalam forum strategis tersebut, tercatat sebanyak 1.634 usulan pembangunan dihimpun untuk tahun anggaran 2027.

Kepala Bapperida Balangan, Rakhmadi Yusni, menjelaskan bahwa Musrenbang ini merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

“Total 1.634 usulan tersebut merupakan rekapitulasi dari usulan perangkat daerah serta Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, yang mencakup kegiatan fisik maupun nonfisik,” ujar Rakhmadi.

Ia menambahkan bahwa program pembangunan Pemkab Balangan selama ini telah menyentuh berbagai sektor, mulai dari keagamaan, pendidikan, hingga ekonomi. Hal ini menurutnya merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Balangan, Abdul Hadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya akurasi dalam menyusun arah kebijakan daerah. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang disusun sejak dini.

“Perencanaan itu mutlak penting. Gagal dalam perencanaan berarti merencanakan kegagalan. Karena itu, kita harus menyusun perencanaan yang matang dan komprehensif untuk membawa Balangan menuju kemajuan dan kemakmuran,” tegas Bupati.

Di sisi legislatif, Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Lindawati, mengapresiasi forum ini sebagai momentum untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan transparan. Ia menekankan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci agar program yang dijalankan tepat sasaran.

“Kami menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan masyarakat luas serta mampu mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan,” pungkas Lindawati.

(Adv/Mc Balangan)