JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Kabupaten Barito Kuala (Batola) terpilih sebagai wilayah model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Tahun 2022, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Rabu (19/01).
Dua desa yang terpilih yaitu Desa Sepakat Bersama dan Pulau Sewangi Kecamatan Alalak. Kabupaten Batola menjadi bagian dari 19 kabupaten/kota se-Indonesia yang ditetapkan sebagai DRPPA yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.
Setidaknya hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPKBP3A) Batola Hj. Harliani, saat audiensi ke kediaman Bupati Hj. Noormiliyani.
Bupati berharap melalui pembentukan DRPPA akan memberi manfaat menyelesaikan permasalahan gender, serta meningkatkan wawasan maupun peran aktif perempuan.
“Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman khususnya perempuan dan anak, dengan memenuhi hak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedianya sarana dan prasarana yang ramah perempuan dan anak,” ucapnya.
Pencanangan hadirnya DRPPA ini sedang disiapkan Pemerintah Kabupaten Batola, yang rencananya digelar awal Februari nanti.
Hj. Harliani mengutarakan, dipilihnya Batola sebagai perwakilan, selain kepala daerahnya perempuan, kepala desa yang menjadi lokasi pencanangan juga perempuan.
“Mungkin itu yang menjadi pertimbangan. Perempuan kan memiliki naluri perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama perempuan serta anak, baik terhadap perlindungannya maupun pemenuhan hak-haknya,” ucapnya.
“Dengan ditetapkan model DRPPA, maka perlu tindak lanjut yang diawali pencanangan, untuk selanjutnya dilakukan persiapan-persiapan yang akan menjadi tahapan, agar sesuai ketentuan yang akan menjadi evaluasi dari pusat nantinya,” sambung Hj. Harliani.
Ia menambahkan, ABPDes akan dipersiapkan untuk penerapan DRPPA, sedangkan bantuan pemerintah pusat diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan lainnya, seperti pelatihan dan pendidikan.
“Jadi yang terpenting di sini bagaimana desa bisa mengalokasikan untuk kepentingan perempuan dan anak,” tukasnya
Alibana / Ahmad MT
