JURNALKALIMANTAN.COM, HULU SUNGAI SELATAN – Banjir yang tak kunjung surut berbulan-bulan di Desa Balimau dan Desa Karang Bulan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kian memukul aktivitas dan kesehatan warga.
Genangan air yang bertahan lama bukan hanya merendam permukiman, tetapi juga merusak akses jalan desa serta memunculkan bau menyengat akibat endapan lumpur dan pembusukan material organik.
Di beberapa titik, air menggenangi wilayah warga selama sekitar 20 hari tanpa surut. Bahkan di lokasi lain, banjir bertahan hingga enam bulan. Jalan desa yang menjadi satu-satunya akses warga kini licin berlumut dan rawan kecelakaan.
Kondisi tersebut mendorong Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Desy Oktavia Sari, turun langsung ke lokasi saat kegiatan reses, belum lama tadi.
Ia meninjau permukiman warga serta jalur transportasi yang masih terendam untuk melihat secara langsung dampak yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Persoalan banjir ini tidak bisa dilihat dari laporan semata. Saya perlu memastikan kondisi di lapangan agar solusi yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan warga,” ujar Desy.
Dalam peninjauan tersebut, Desy turut menghadirkan unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu, bukan sebatas respons darurat yang berulang setiap musim hujan.
Warga setempat menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari bantuan peninggian rumah dan tempat ibadah yang kerap terendam, hingga pengerukan sungai agar aliran air kembali lancar.
Selama ini, upaya perbaikan dilakukan secara swadaya menggunakan dana pribadi, namun keterbatasan ekonomi membuat warga tidak lagi mampu bertahan.
Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga menyoroti dugaan aktivitas perusahaan yang dinilai memperparah banjir.
Warga menduga adanya pembuangan air tanpa pengelolaan yang memadai, sehingga area kebun perusahaan tetap kering sementara permukiman dan sawah warga justru terendam.
Aspirasi tersebut menjadi catatan penting dalam rangkaian reses Desy yang berlangsung selama delapan hari, dari 14 hingga 21 Januari 2026, dengan total 16 titik kunjungan di berbagai wilayah.
Warga berharap, keluhan yang disampaikan tidak berhenti sebagai laporan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kebijakan dan pengawasan nyata di lapangan. (YUN)
