JURNALKALIMANTAN.COM, DIY – Studi komparasi Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Ke Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukkan untuk meningkatkan hal serupa di daerah ini.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel , Hj Dewi Damayanti Said SE MM mengemukakan itu, usai kunjungan kerja (Kunker) ke Daerah Istimewa Yogyakarta , Rabu (9/2/2022).
“Komisi II sengaja studi komparasi untuk pendalaman dan peningkatan BLUD milik pemerintah provinsi Kalsel itu ,” ujar politisi partai Golkar Kalsel ini.
Kedepannya , kami berharap dengan peningkatan BLUD, dapat pula meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel ,” lanjut wakil rakyat dapil kota Banjarmasin tersebut.
“BLUD Pemprov DIY dinilai sudah sangat maju dan terfasilitasi dengan baik.Hal itu tergambar dengan telah dimilikinya regulasi berupa Peraturan
Gubernur (Pergub) DIY Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pada BLUD,” ujarnya.
“Penerapan kebijakan BLUD ini tentunya menjadi solusi buat mengatasi permasalahan alur birokrasi terhadap penggunaan dana yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selama ini, agar dapat secara fleksibel dan praktis untuk penyelenggaraan kegiatan operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, Pemprov DIY juga merupakan salah satu barometer dalam penataan dan pengelolaan sistem keuangan daerah, termasuk di dalamnya terkait dengan implementasi dari kebijakan BLUD itu
sendiri.
“Oleh karenanya , Pemprov Kalsel yang
saat sekarang sangat konsen terhadap penataan BLUD yang telah terbebtuk, mengharapkan pembelajaran dari kawan-kawan dari Pemprov DIY agar strategi-strategi pengelolaan yang diterapkan dapat pula diimplementasikan diKalsel,” tambahnya.
Komisi II yang ruang lingkup tugasnya pada bidang ekonomi dan keuangan, berkewajiban untuk terus mendorong pemerintah daerah atau Pemprov pada sektor tersebut agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang besar bagi pendapatan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
“Informasi maupun saran-saran yang nantinya diperoleh dari rekan- rekan di DIY tentu akan menjadi bahan masukkan bagi kami dalam penyusunan kebijakan daerah ke depan,”pungkasnya.
(Yunn)
