JURNAL KALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi Kalimantan Selatan(Kalsel) Muhammad Lutfi Saifuddin mengharapkan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk madrasah dan pondok pesantren atau Ponpes masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi 2021 – 2025.
Harapan wakil rakyat itu terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kalsel dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi Kalsel di DPRD Kalsel, belum lama tadi.
Anggota DPRD Kalsel dua periode ini mengaku, Komisinya belum berhasil memperjuangkan dana hibah dari pemerintah provinsi (Pemprov) setempat berupa Bosda buat madrasah dan Ponpes.
Oleh sebab itu, pihaknya lebih awal mengingatkan agar mengenai Bosda Madrasah dan Ponpes masuk RPJMD Kalsel 2021 – 2025, tegasnya.
” Sebentar lagi ada Gubernur baru di Kalsel yang akan menyusun RPJMD 2021 – 2025 sebagai dasar dalam melaksanakan pembangunan Banua Kalsel,” ujar Politisi Partai Gerindra.
“Kita berharap dengan masuknya Bosda Madrasah dan Ponpes dalam RPJMD Kalsel 2021 – 2025, hibah dana dari Pemprov Kalsel buat pembinaan kependidikan Islam khususnya bisa terwujud,” lanjutnya.
Karena menurut dia, santriwan-santriwati madrasah dan Ponpes tersebut anak-anak atau putra putri daerah Kalsel sendiri yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda) dalam pembinaan.
“Memang secara struktural Madrasah dan Ponpes berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. Tetapi pada dasarnya Pemda juga mempunyai tanggung jawab, baik secara moril maupun materil untuk pembinaan,” tuturnya.
Sebagai contoh ada beberapa Pemprov atau Pemda yang memberikan dana hibah berupa Bosda kepada madrasah dan Ponpes. “Kan tidak salah sejauh ada aturannya, pungkasnya.
Editor : Ahmad MT
