JURNALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten HSU periode 2025-2029.
Kegiatan yang berlangsung di Aula KH Ideham Chalid Amuntai, Senin (17/3/2025) dihadiri oleh Wakil Bupati HSU Hero Setiawan, Sekretaris Daerah Adi Lesmana, Ketua DPRD HSU, Forkopimda HSU, sejumlah perwakilan dari instansi pemerintah, Camat, organisasi masyarakat, akademisi dan tokoh masyarakat.
Pada sambutannya, Bupati HSU Sahrujani mengungkapkan pentingnya konsultasi publik ini untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dari masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Proses penyusunan RPJMD bukan hanya pekerjaan pemerintah tetapi juga merupakan hasil dari partisipasi masyarakat, semua pihak harus berperan aktif dalam memberikan ide, saran, serta kritikan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujarnya, dilansir dari infopublik.id.
Dirinya menyampaikan, bahwa pada tanggal 6-7 maret kemarin telah mengadakan rakor dengan seluruh kepala SKPD dan pejabat terkait dalam hal orientasi penyusunan RPJMD dan Rentra SKPD.
Dalam rakor tersebut, Sahrujani meminta kepada semua kepala SKPD untuk memaparkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sampai dengan penyampaian rencana kerja SKPD dalam hal mendukung visi dan misi serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati HSU.
“Hal ini sangat penting kami laksanakan supaya tercipta harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas antara kepala daerah dengan SKPD agar dapat bersama-sama bekerja untuk mewujudkan visi kita yaitu HSU BANGKIT untuk 5 tahun kedepan,” tuturnya.
Lebih lanjut Bupati HSU menuturkan, hasil dari FKP ini nantinya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD, yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan.
“Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam tahap ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten HSU yang lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya.
Sementara Ketua DPRD HSU Fadilah dalam pemaparannya mengingatkan agar dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam sektor yang melibatkan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, pertanian infrastruktur, dan lain sebagainya untuk memperhatikan keadilan distribusi anggaran.
“Anggaran yang ada harus benar-benar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara merata, tanpa ada kecenderungan untuk disalahgunakan atau tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Dirinya menyoroti, tentang pentingnya sektor pertanian sebagai penopang perekonomian Kabupaten HSU, yang sebagian besar warganya bergantung pada sektor tersebut.
Namun, ia juga mengakui bahwa sektor pertanian menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan hasil dan kesejahteraan petani.
“Permasalahan yang sering dihadapi sektor pertanian di Kabupaten HSU antara lain terbatasnya akses terhadap teknologi pertanian yang lebih modern, rendahnya kualitas sumber daya manusia di sektor ini, serta masalah infrastruktur yang belum memadai, seperti irigasi yang masih tidak merata dan jaringan jalan yang rusak, yang menghambat distribusi hasil pertanian,” ungkapnya.
(Viz)
