JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerhati kebijakan Publik di Banjarmasin, Dr. Ahmad Murjani memaparkan, musibah banjir telah menimbulkan masalah baru di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan (Kalsel), seperti rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan, yang berdampak pada terhambatnya pendistribusian LPG 3 kg dan BBM.
Akibatnya pasokan LPG 3 kg ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji berkurang, dan harganya pun meroket hingga sangat memberatkan masyarakat.
“Sudah kena banjir, ekonomi sulit, mendapatkan LPG pun susah, kalaupun ada, harganya sangat mahal,” ungkap Dr. Ahmad Murjani kepada jurnalkalimantan.com, melalui siaran persnya, Senin (22/02/2021).
Untuk mengatasi masalah ini, ia menyarankan seharusnya ada program prioritas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, baik jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Program jangka pendek sebagai solusi cepat mengatasi masalah strategis, agar masyarakat tidak cemas dalam mendapatkan kebutuhan tersebut, seyogianya Kepala Balai Jalan Nasional (BJN) Wilayah XI Kalimantan memberikan pengecualian khusus kepada angkutan BBM/LPG dan angkutan kebutuhan pokok, untuk diizinkan melewati Jembatan Alalak 2 atau Jembatan Kayu Tangi,” paparnya.
Di samping itu, ia juga meminta Penjabat Gubernur Kalsel menginstruksikan bupati/wali kota untuk menerapkan pengendalian harga eceran tertinggi (HET) di wilayahnya masing masing, serta kewajiban yang boleh menjual LPG 3 kg hanyalah pangkalan-pangkalan yang resmi yang ditunjuk oleh agen LPG. Dr. Ahmad Murjani juga meminta pemerintah daerah memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada penjual LPG 3 kg yang bukan pangkalan, mengawasi regulasi harga sesuai HET, serta mengkomunikasikan kepada pengusaha-pengusaha besar yang mempunyai jalan perusahaan, untuk bisa diizinkan digunakan sebagai jalan alternatif, sementara belum membaiknya infrastruktur terkait.
“Jangka menengah, perbaikan infrastruktur perlu digenjot percepatannya, bahkan sangat bagus dana di APBD yang tidak penting dipangkas dahulu, dan ditambahkan dananya untuk prioritas dana perbaikan infrastruktur, di samping dana APBN,” katanya.
Sedangkan program jangka panjangnya, urai Dr. Ahmad Murjani, Pemprov Kalsel perlu membuat jalan poros baru, agar bisa terhubung ke Banua Anam dan sampai juga tembus ke daerah pesisir, mulai Tanah Laut sampai daerah Pulau Laut.
“Artinya dalam kebijakan jangka pendek ini, Kepala Balai Jalan harus bersikap bijak, mengingat tidak ada jalan pengganti selain melewati jembatan tersebut,” katanya.
Karena penyeberangan menggunakan kapal LCT juga memakan waktu lama dan jumlahnya pun terbatas, sangat tepat tegas Dr. Ahmad Murjani, apabila Kepala Balai Jalan merekomendasikan untuk mengizinkan pembukaan akses melewati Jembatan Alalak Lama atau Jembatan 2 Kayu Tangi, untuk bisa dilewati angkutan LPG dan BBM serta angkutan bahan pokok, mengingat ini bagian dari penunjang mata rantai perekonomian masyarakat.
“Perlu koordinasi dan komunikasi dinas/badan terkait serta keterlibatan semua pihak, baik DPRD, TNI/Polri, Pertamina, dan Hiswana Migas, dalam memberikan dukungannya sebagai bahan pertimbangan Penjabat Gubernur Kalsel memberikan diskresi,” pungkasnya.
Editor : Ahmad MT
