Dewan Tanbu Perjuangkan Dana Bagi Hasil Ke DPRD Kalsel

JURNAL KALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu mempertanyaan kejelasan Dana Bagi Hasil (DBH) daerahnya ke DPRD propinsi Kalsel Senin (30/8/2021).

Ketua fraksi PKB DPRD Kabupaten Anggota DPRD Tanbu, Hasanuddin mengakui untuk Dana Bagi Hasil ini telah dua bulan terakhir belum terbayarkan ke daerahnya sehingga mereka ke DPRD Kalsel untuk meminta kejelasan serta tindaklanjut ke depannya.

“Sudah dua bulan ini Dana Bagu Hasil Kabupaten Tanah Bumbu belum terbayarkan,” ujarnya usai rapat bersama BP Perda DPRD Kalsel.

Menurutnya terdapat beberapa item perpajakan DBH Kabupaten yang semestinya didapatkan, akan tetapi belum terbayarkan.
Sehingga hal ini sudah selayaknya diperjuangan guna memenuhi kebutuhan di daerah.

“Kita mengharapkan kendala ini dapat disampaikan dewan dan mengkomunikasikan ke Pemprov Kalsel,” ujar Ketua Fraksi PKB Tanbu tersebut.

Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kalsel , Muhammad Rosehan Noor Bahri mengatakan memang sewajarnya permasalahan ini ditanyakan kepada pihak terkait tentang dana bagi hasil kepada daerah.

“Karenanya , memang dalam anggaran DBH tersebut ada jatah mereka,” jelasnya.

Adapun hal tersebut akan kita kawal di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel untuk dikoordinasikan lebih lanjut sehingga DBH tersebut dapat direalisasikan untuk daerah.

“Terkait hal ini akan di kawal nanti di Badan Anggaran kita pertegas kembali,” ucap politisi PDIP Kalsel ini.

Dewan berwenang untuk melakukan pengawasan, sedangkan untuk realisasinya dilakukan oleh Pemprov Kalsel.

Ia pun mengharapkan permasalahan DBH ini dapat terselesaikan dengan cepat. Adapun terkait besar kecilnya nominal tegantung situasi kondisi daerah dan PAD masing-masing.