JURNAL KALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap penyelesaian pupuk bersubsidi tuntas dilaksanakan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Dewi Damayanti Said SE MM mengemukakan harapan itu melalui WA-nya, Selasa (1/3/2022) menjawab pertanyaan JurnalKalimantan.com terkait permasalahan pupuk bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala (Batola).
“Mungkin perlu pemikiran dan upaya bersama agar persoalan serupa seperti ini jangan sampai terulang sebagaimana halnya di daerah pertanian Batola,” ujar anggota fraksi partai Golkar Kalsel ini.
Pasalnya, penuntasan penyelesaian masalah pupuk bersubsidi tersebut penting, bukan saja bagi warga tani Batola, tapi juga di kabupaten lain di propinsi ini.
Perbandingan harga pupuk bersubsidi dengan yang tidak bersubsidi sangat jauh dan itu dinilainya memberatkan petani.
Sebagai contoh di Kabupaten Banjar yang merupakan lumbung padi Kalsel, serta daerah hulu sungai atau “Banua Anam” yang sebagai sentra pertanian di provinsi ini.
“Jangan sampai karena persoalan pupuk bersubsidi produksi padi kita tidak meningkat, apalagi sampai turun. Hal tersebut bisa mengganggu perencanaan ketahanan pangan,” ucapnya.
Sebagai penyangga ketahanan pangan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim) nanti. Kita harus betul-betul mempersiapkan ketahanan pangan sebaik/semaksimal mungkin,”pungkasnya.
(Yunn)
