JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Viva Yoga Mauladi, melakukan kunjungan kerja ke Desa Karang Indah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (20/8/2025).
Kedatangan Wamen disambut langsung Bupati H. Bahrul Ilmi, yang menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kunjungan tersebut.
Menurutnya, kehadiran Wamen tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga memberikan motivasi besar bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus berkarya.
“Kunjungan ini akan semakin mendorong semangat kami dalam memberikan pengabdian terbaik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kami meyakini perhatian yang diberikan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Transmigrasi, akan memperkuat langkah pembangunan yang sedang dan akan kami jalankan,” tutur Bupati.
H. Bahrul Ilmi juga berharap, kunjungan ini dapat mempererat sinergi sekaligus membuka peluang dukungan program pemerintah pusat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di kawasan transmigrasi maupun di wilayah Batola secara keseluruhan.
Dalam sambutannya, Wamen menegaskan, kunjungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat peran transmigrasi sebagai program strategis nasional.
Program ini dinilai penting untuk menjaga keutuhan NKRI, mengentaskan kemiskinan, serta mendukung swasembada pangan.
“Transmigrasi adalah program untuk menyatukan keberagaman suku, adat, dan budaya. Perbedaan bukan untuk memecah, melainkan untuk mempererat persatuan bangsa. Dari sini lahirlah kekayaan budaya Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wamen menyerahkan bantuan senilai Rp4,8 miliar untuk pembangunan jalan usaha tani, jalan desa, serta renovasi sarana pendidikan di kawasan transmigrasi Cahaya Baru.
Bantuan ini disebut sebagai wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat transmigran.
Lebih lanjut, Wamen menyampaikan tiga amanat Presiden Prabowo Subianto terkait program transmigrasi. Pertama, menjaga integrasi nasional melalui perpindahan penduduk dan akulturasi budaya. Kedua, mengentaskan kemiskinan lewat reforma agraria, yaitu pemberian lahan 1–2 hektare serta jaminan hidup bagi warga transmigran. Ketiga, menjadikan kawasan transmigrasi sebagai sentra produksi pangan untuk mendukung swasembada nasional.
“Mayoritas kawasan transmigrasi telah menjadi lumbung pangan nasional, termasuk di Cahaya Baru yang dikenal sebagai salah satu sentra beras,” jelasnya.
Wamen juga menyinggung transformasi kebijakan transmigrasi pasca-Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009.
Menurutnya, program transmigrasi kini lebih menekankan kebutuhan daerah, dengan pemerintah daerah menyiapkan lahan pencadangan, sementara pemerintah pusat berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
“Program transmigrasi tidak lagi sekadar memindahkan warga. Fokusnya pada pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan industri di kawasan agar memberikan manfaat bukan hanya bagi warga transmigran, tetapi juga masyarakat lokal,” tegasnya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas kementerian kini dilakukan agar pembangunan kawasan transmigrasi lebih efektif, efisien, dan tanpa tumpang tindih.
Untuk sektor pertanian, Kementerian Transmigrasi juga telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam penyediaan benih, pupuk, dan alsintan guna meningkatkan produktivitas.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Batola, Dandim 1005/Batola, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Batola, Kadis Pertanian, Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan, jajaran Pengurus DPP Patri (Perhimpunan Anak Transmigrasi Indonesia) bersama Sekjen DPP Patri, para kepala desa, serta pihak terkait lainnya.
(Ali/Ahmad M)
